Kamis, 29 September 2022

Pengamat Sayangkan Pernyataan SBY Jadi Blunder, Kader Demokrat Palembang Tetap Bela

Pengamat Sayangkan Pernyataan SBY Jadi Blunder, Kader Demokrat Palembang Tetap Bela

Media Sumatera, Online. Palembang – Pengamat Politik, Drs Bagindo Togar menyayangkan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dirinya harus turun gunung mengatakan Pemilu 2024, bakal berjalan tidak adil dan tidak jujur yang mengkondisikan hanya dua Paslon Capres.

“Saya menyayangkan pernyataan SBY, kenapa gak dari AHY atau Sekjennya atau ketua komite Departemen bidang politik Partai Demokrat, akhirnya sekarang blunder,” ungkap Drs Bagindo Togar Butar, Senin (19/09/2022).

Menurut Bagindo, yang paling layak menyampaikan adalah ketua partai sendiri, atau Sekjen.

Jangan sampai SBYyang harusnya sudah menjadi seorang negarawan, contoh seperti BJ Habibie, ketika dia berkuasa menjadi negarawan tidak ada lagi seolah beliau post power syndrome.

“Seolah-olah dengan sepuluh tahun terakhir ini mereka tidak punya peluang, bakal kehilangan peluang politik sampai ke depan,” katanya.

“Cukuplah beliau sebagai pendiri partai Demokrat yang bijak, yang tidak berusaha all out membela partai Demokrat dengan cara-cara yang bukan seorang negarawan,” ulasnya.

Mantan Ketua IKA Fisip Unsri ini mengingatkan jika persepsi adalah politik.

Menurutnya, sebetulnya sangat wajar ketika SBY sebagai pendiri Partai Demokrat membuat pidato politik seperti itu.

“Sampai mengatakan dia akan turun gunung. Itu wajar-wajar saja. Tapi bisa juga harus dimaklumi ketika ada Parpol lainnya mengkonter ataupun merespon pernyataan itu,” kata Bagindo.

Kembali ia mengingatkan politik itu persepsi ketika SBY membuat prediksi bahwa akan terjadi kecurangan, apalagi terkait dengan eksistensi partainya, dan putranya sebagai ketua Partai Demokrat diharapkan bisa punya posisi politik yang strategis dalam Pemilu 2024, ya wajar buat pernyataan-pernyataan statemen politik.

“Cuma persoalan sekarang ketika ada juga yang mengkonter, merespon tidak sesuai dengan persepsi politik yang dibangun oleh Partai Demokrat juga harus dimaklumi,” ujarnya.

Baca Juga :  Euforia Sekanak Lambidaro: Proyek Pengendali Banjir yang Dibanjiri Kecaman

Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) juga menyebut Politik itu adalah seni, segala kemungkinan bisa jadi.

Sehingga apakah dilarang kalau dua Paslon dalam ketentuan penyelenggaraan Pemilu.

“Kan gak dilarang dua Paslon itu mau tiga Paslon juga gak dilarang, persoalan ketika dari kelompok Partai Demokrat dan partai lainnya yang dekat dengan Demokrat sebagai partai katakanlah Demokrat, PKS sekarang menjadi oposisi,” ujarnya.

Ketika mereka tidak ada ruang untuk menjagokan calonnya dalam pemilu Pilpres tahun depan, karena kecukupan fraksi dalam jumlah elektral atau Parlemen thresholdnya tidak mencukupi yaitu 20 persen dari kursi DPR atau jumlah suara itu juga menutup ruang.

“Namanya kompetisi merebut suatu kekuasaan, kompetisi untuk melakukan perubahan, itu hal yang biasa. Jangan semuanya jadi lebay,” katanya.

“Pak SBY sebenarnya beliau sebagai tokoh mantan Presiden, tokoh nasional, hal-hal isu politik seperti ini seyogyanya jangan dia yang menyampaikan,” ujarnya.

Sementara itu, kader Partai Kota Palembang yang juga Mantan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Palembang, H Anton Nurdin HP ST SH MSi yang tetap setia membela Presiden RI keenam.

“Dalam hal penyampaian Bapak SBY yang menyatakan nanti Pilpres 2024 akan adanya prahara Pemilu yang tidak adil dan tidak transparan, saya pikir kami selaku kader Demokrat melihatnya bisa saja terjadi,” kata Anton Nurdin.

Mantan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Palembang ini menyebut alasan karena kalau melihat sampai saat ini para petugas KPU belum final dan orang siapa-siapa yang dijadikan juga ini sarat akan kepentingan.

Akhirnya di 2024 akan berjalan sangat berat bagi para petugas TPS yang akan laporan ke KPU.

Pemilu ini nanti kan serentak pilpres dan pileg dengan lebih banyak Partai dibandingkan Pemilu sebelumnya.

Baca Juga :  LaNyalla Imbau Masyarakat Cermati Penawaran Haji Furoda

Sejarah Pemilu yang lalu begitu beratnya para petugas TPS sehingga bergelimpangan kelelahan. Kita lihat 2024 ini beban berat yang akan terjadi seperti itu juga.

Apalagi petugas KPU nanti akan sarat kepentingan kepada orang-orang nanti yang akan menjadikan ini suatu pertarungan partai-partai, akan banyak terjadi sengketa multi partai ini pada Pileg dan Pilpres nanti.

“Apa yang disampaikan SBY sendiri tentunya sangat beralasan karena beliau sudah sangat berpengalaman dan kita ingat beliau beberapa kali memegang komandan teritorial dengan pengalaman yang ada tentu sangat beralasan sekali apa yang disampaikannya,” kata mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Palembang.

Anton yakin tentunya tim intelijen SBY pasti jalan sehingga data yang disampaikannya valid. SBY yang mantan tentara yang berkaliber. SBY pernah jadi Presiden RI tentu sangat memahami hal seperti ini.

“Kami melihat tentunya akan sulit terjadi satu hal nanti apa fakta integritas seluruh partai untuk berlaku jujur,” katanya.

“Partai berkata iya, tapi oknum partai, karena yang akan bertanding itu oknum partai akan berebut kursi dan mengeluarkan pundi-pundi yang tidak sedikit,” ujarnya.

“Chaos perhitungan sengketa suara sangat berpotensi sekali untuk terjadi,” kata Anton yang juga Ketua Umum KONI Kota Palembang.

 

Editor: Fitriani