Sabtu, 24 Februari 2024

Pj Gubernur Tegaskan Tak Ada Mutasi Pejabat di OKI

Pj Gubernur Tegaskan Tak Ada Mutasi Pejabat di OKI

Palembang, mediasumatera.id – Santernya isu rencana perombakan pejabat di Kabupaten OKI akhirnya ditanggapi serius Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Dr Drs Agus Fatoni MSi. Ia menegaskan, tidak ada sama sekali mutasi pejabat di lingkungan Pemkab OKI.

“Tidak ada (mutasi) itu,” tegasnya. Terkait masa berakhir jabatan bupati OKI, Fatoni mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), berakhirnya 15 Januari.

“Ya, sesuai putusan MK, Bupati OKI berakhir 15 Januari nanti,” kata dia. Awalnya, Kemendagri telah keluarkan edaran kalau kepala dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2018 akan berakhir masa jabatannya 2023, termasuk yang pelantikannya di Januari 2019.

“Tapi karena ada gugatan dan dikabulkan MK, maka berubah. Jadi berakhirnya sesuai dengan masa jabatan. Asalkan tidak kurang satu bulan dari masa pemungutan suara Pemilu 2024,” beber Fatoni.

Sedangkan untuk calon Pj Bupati yang nantinya mengisi kekosongan setelah 15 Januari, saat ini digodok di Kemendagri. Dari Pemprov telah mengusulkan 3 nama calon Pj Bupati OKI. Dari DPRD OKI juga sudah usulkan 3 nama dan dari Kemendagri juga bisa usulkan 3 nama.

Total ada 9 nama yang dibahas di pusat. “Untuk 3 nama dari provinsi dan DPRD OKI sudah diajukan ke Kemendagri,” bebernya.

Untuk 3 nama usulan nama calon Pj Bupati dari DPRD OKI yakni Sekretaris Daerah OKI Ir Asmar Wijaya MSi, Sekretaris DPRD OKI Hilwen MSi dan Kepala Inspektorat OKI H Syaparudin MSi.

Sedangkan 3 nama calon Pj Bupati OKI yang diusulkan Pemprov Sumsel informasinya Sandi Fahlepi (Karo Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumsel), Kurniawan (Asisten III Pemprov Sumsel), dan M Zaki Aslam SIP MSi (Karo Organisasi Pemprov Sumsel).

Menurut Fatoni, 9 nama itu dibahas dan nantinya Presiden akan menunjuk satu untuk jadi Pj Bupati OKI. “Keputusan siapa yang ditunjuk hak prerogatif Pak Presiden. Bisa saja yang dipilih di luar dari 9 nama yang diajukan,” tuturnya.

Baca Juga :  Kabar Gembira untuk Umat Katolik, Kemenag Akhirnya Jadikan Layanan Ini Program Prioritas

Bupati OKI Dja’far Shodiq juga telah angkat suara soal isu perombakan pejabat itu. “Belum ada informasi untuk perombakan,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah OKI, Ir Asmar Wijaya MSi mengatakan belum ada informasi tersebut. “Belum ada info,” katanya.

Sebelumnya, pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar menegaskan, jika terjadi perombakan jelang berakhir sisa masa jabatan, hal ini bisa memunculkan preseden buruk terkait kinerja eksekutif Sebab, dengan adanya rotasi dan mutasi di sisa jabatan yang tinggal 5 hari pasti akan memunculkan disharmonisasi dan mengganggu ritme serta kinerja para pejabat.

Menurutnya, tanpa izin dan persetujuan Pj Gubernur, maka pelantikan atau mutasi maupun rotasi pejabat di lingkungan Pemkab OKI tidak punya legitimasi.

“Jadi kalau nekat lakukan perombakan, konyol namanya. Pj Gubernur harus menolak dan saya yakin itu ditolak. Apalagi Pak Pj Gubernur orang Kemendagri, yang tahu betul aturan,” cetusnya.