Sabtu, 5 Juni 2021 9:45 WIB

Rionald Silaban Ditunjuk Oleh Negara Jadi Ketua Satgas Penagihan BLBI

Oleh : | Editor : Junaidi Hutauruk
Dibaca :510 kali dibaca | Durasi baca : 2 Menit

“Prioritasnya siapa saja, sudah jelas, yang ada hak tagih, kita lakukan saja. Semuanya prioritas. Pak Mahfud memutuskan untuk tidak mengumumkan hari ini. Mereka ada pemilik-pemilik bank dan mereka yang punya utang di bank-bank tersebut, bank BUMN, sekarang Bank Himbara atau bank-bank lainnya,”

MEDIASUMATERA.ID-JAKARTA : Orang yang didapuk sebagai orang terkaya di tanah air versi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban ditunjuk oleh negara untuk menjadi ketua harian satuan tugas (Satgas) hak tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Rio akan memimpin pengejaran aset dana BLBI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penunjukkan Rio sebagai Ketua Harian Satgas BLBI juga sebelumnya telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Beleid dikeluarkan pada 6 April 2021.

Satgas yang dilantik tidak dapat diumumkan kepada publik. Namun dipastikan anggotanya terdiri dari unsur aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian), dan kementerian lembaga, seperti BIN, PPATK, BPKP, Kemenkumham, Kementeria ATR/BPN dan Kemenkeu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD mencatat nilai aset dana BLBI yang dapat dikembalikan ke negara mencapai Rp 110,45 triliun. Sebelumnya juga, Mahfud merinci, tagihan berbentuk kredit Rp101 triliun, properti lebih dari Rp 8 triliun, dan sisanya berupa mata uang asing dan saham.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama, juga mengatakan bahwa piutang dari BLBI yang sebesar Rp 110,45 triliun tersebut sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Melalui Satgas BLBI ini, kata Sri Mulyani akan menagih semua daftar-daftar nama yang sudah dikantongi satgas BLBI. Sayangnya, nama-nama itu belum bisa diumumkan ke publik.

Baca Juga :  Sikap Tegas Kadisnaker Provinsi Sumsel, Dinilai Tak Bisa Beri Keputusan GM PT. Gading Cempaka Graha Di Suruh Pulang

“Prioritasnya siapa saja, sudah jelas, yang ada hak tagih, kita lakukan saja. Semuanya prioritas. Pak Mahfud memutuskan untuk tidak mengumumkan hari ini. Mereka ada pemilik-pemilik bank dan mereka yang punya utang di bank-bank tersebut, bank BUMN, sekarang Bank Himbara atau bank-bank lainnya,” jelas Sri Mulyani. (Red)

Komentar

News Feed