PALEMBANG, MEDIA SUMATERA – Tarif PCR maupun swab antigen di Sumsel jauh lebih mahal dari tarif di Jakarta. Perbedaan yang sangat jauh ini menimbulkan keluhan, dan kecurigaan warga akan adanya pihak memanfaatkan wabah ini untuk mendulang keuntungan.
Demikian dikatakan pengamat Sospol Sumsel, Bagindo Togar Butar Butar. Menurut akademisi Sumsel ini, adalah hal yang wajar bila ada masyarakat atau pengusaha yang memanfaatkan pandemi untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, keuntungan yang diambil hendaknya tidak terlalu besar, dan tidak memberatkan masyarakat.
“Kalau saya lihat dan alami sendiri, saat ini masih ada oknum yang mau cari untung besar, dengan memanfaatkan aturan pemerintah untuk menggunakan PCR dan swab bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan keluar kota. Kalau di Jakarta, tarif test swab/rapid antigen dan PCR dibuat secara transparan, sehingga masyarakat bisa ikut memantau harga tes covid tersebut. Berbeda dengan Sumsel yang menurut saya masih belum transparan, sehingga harganya masih tinggi dan beragam,” katanya, Selasa (16/11).
Menurutnya, tarif tes antigen dan PCR di Jakarta jauh lebih murah dibanding Sumsel. “Harga test rapid antigen di Palembang berkisar Rp 85 – 150 ribu, dan PCR Rp 275 – 400 ribu. Sedangkan di Jakarta dan sekitarnya berkisar 250 – 275 ribu. Pertanyaan yang paling mendasar, mengapa diffrensiasi harga ini sangat mencolok? Bukankah jarak antara DKI Jakarta dan Provinsi Sumsel tak begitu jauh. Apalagi komoditi product test kit itu tergolong sangat mudah, dan murah bila dikirim antar daerah,” katanya.
Bahkan, lanjutnya, bila dicek melalui applikasi belanja online, harga satuannya sekitar Rp 19 – 23 ribu atau sekitar Rp 400 – Rp 500 ribu/box isi 25 pcs. Minus koneksi peduli lindungi. “Kalau melihat dari angka angka itu, maka sangat pantas kalu kita bilang luar biasa dan super tega. Para pelaku bisnis alat kesehatan didaerah ini meraup keuntungan dari para warga yang membutuhkan test kit ini,” katanya.
Karena kata Bagindo, bila kalkulasi antara modal.dengan biaya jual, maka oknum penjual bisa meraup keuntungan minimal Rp60rb/test untuk rapid antigen. “Jadi bisa dibayangkan berapa keuntungan yang bisa dikantongi penjual dari penjualan swab antigen tersebut setiap harinya. Apalagi dalam sehari jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan keluar kota lebih dari 5.000 orang, baik yang menggunakan angkutan darat maupun udara. Apabila.kita kalikan satu bulan, setengah tahun dan setahun, maka angka yang didapat dari bisnis swab ini sangat fantastis,” bebernya.
Terkait kondisi ini, Bagindo berharap pemerintah turun tangan untuk membuat kebijakan agar swab dan PCR bisa ditertibkan, sehingga tidak membebani masyarakat. “Memilukan, kalau kita menyikapi moral pelaku bisnis alat kesehatan ini. Terlihat tidak adanya rasa empati sosial alias barbar kepada masyarakat didaerah ini, mengeruk laba jauh di atas ambang batas wajar, ditengah musibah wabah kesehatan massal,” tukasnya.
Sementara itu Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai pemangku kepentingan, maupun kebijakan sebagai regulator terkesan tak melakukan pengawasan atau tindakan apapun akan permasalahan ini. ‘’Katakanlah responnya hanya sebagai penonton tatkala warganya dijadikan Bancakan oleh pelaku bisnis Alkes tersebut,” ungkapnya.
“Bukankah pemerintah sepatutnya melakukan peringatan, penertiban dan bila perlu mencabut izin RS, klinik, praktek dokter, apotik dan unit usaha kesehatan yang mengenakan tarif jor joran atas jasa test kit antigen dan PCR itu,” bebernya.
Disisi lain dimana kepedulian dan tanggung jawab sosial aktifis sosial, kesehatan, IDI, Mahasiswa Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan di wilayah ini? Apakah mereka semua tak lagi punya daya kritis dan social sense atas permasalahan kolektif disekitarnya? Segera bertindak tegas bersama, walaupun agak terlambat.
