Media Sumatera, Online. Medan – Di ketahui Pemerintah sebelumnya sudah merencanakan penyesuaian harga BBM. Pada Hari ini Minggu (04/09/22)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter (harga BBM naik).
Selain harga BBM Pertalite, ada kenaikan Solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax non-subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter yang berlaku sejak Sabtu, (3/09/2022) pukul 14.30 WIB.
Pengumuman harga BBM naik ini justru bertepatan saat harga minyak mentah dunia mulai perlahan mengalami penurunan. Beberapa waktu lalu, harga minyak Brent yang jadi patokan global memang berfluktuasi, bahkan sempat berada di atas 100 dollar AS per barel, namun kini sudah turun di kisaran 90 dollar AS per barel.
Menyikapi kenaikan harga BBM, Ketua DPD HBB Sumut Tomson Marisi Parapat SH, menyampaikan keritiknya.
Tomson menilai dengan di naikanya harga BBM, secara tidak langsung Presiden sudah berlaku tidak adil kepada masyarakat.
Rakyat semakin Susah, minyak milik Indonesia, yang selama ini keberpihakan kepada Rakyat miskin yang katanya presiden pro masyarakat kecil,” kata Tomson.
Kalau rakyat menangung derita, oleh hanya karena kepentingan oknum politik dan kepentingan golongan saja, sampai kapan pun Negara Indonesia ini gak akan maju, seharusnya presiden lebih arif dalam membuat kebijakan ini,” terangnya.
Selain itu Tomson menilai dengan naiknya harga BBM secara otomatis harga bahan pokok juga ikut mengalami hal sama.
“Kasihan warga miskin, saat ini saja mereka banyak yang menjerit karena harga cabai merah tergolong mahal, bagai mana lagi BBM naik bisa-bisa seluruh kebutuhan bahan pokok akan mengalami lonjakan yang pantastis mahal,” pungkas Ketua HBB Sumut Tomson Marisi Parapat SH.
Lanjut Ketua Horas bangso Batak(HBB)Sumut Harap kebijakan kenaikan Harga BBM Segera di Kaji Ulang Kembali Di karena Kan Semakin Sulit Rakyat Kita dalam kehidupan sehari hari nya
Kalau rakyat menangung derita oleh oknum pejabat, yang karena kepentingan politik dan kepentingan golongan saja, sampai kapan pun Negara Indonesia ini gak akan maju, seharusnya presiden lebih arif dalam membuat kebijakan ini,” tutupnya.
