JAKARTA, mediasumatera.id – Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap merespons dinamika politik dan ketatanegaraan nasional terkini, khususnya terkait pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia. ISKA menilai momentum ini merupakan titik krusial bagi perjalanan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Melalui rilis resminya yang ditandatangani oleh Ketua Presidium ISKA, *Ir. Luky A. Yusgiantoro, BSc, MSc, MSpec, PhD, IPU, ISKA* menegaskan pentingnya kejernihan berpikir serta kedewasaan berpolitik agar setiap perubahan kepemimpinan tetap berada dalam koridor konstitusi.
“Setiap dinamika kekuasaan harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, etika kehidupan berbangsa, serta kepentingan rakyat dan negara. Demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian atau perebutan kekuasaan, tetapi harus senantiasa menjamin tegaknya hukum, keadilan, martabat manusia, dan kesejahteraan bersama,” ujar Luky A. Yusgiantoro dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Dalam dokumen pernyataan sikap tersebut, ISKA menyampaikan enam poin utama yang menjadi pandangan dan imbauan bagi seluruh pemangku kepentingan nasional:
1. *Meneguhkan Supremasi Konstitusi dan Kepastian Ketatanegaraan*
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan wajib dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Kepastian hukum ini penting untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas kepercayaan publik.
2. *Mengutamakan Integritas dan Kualitas Kepemimpinan Nasional*
Proses pengisian posisi Wakil Presiden harus mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas, serta komitmen penuh terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Indonesia membutuhkan sosok pemersatu yang mampu merawat keberagaman.
3. *Menjaga Stabilitas Politik dan Kepercayaan Ekonomi Nasional*
ISKA mengingatkan bahwa ketidakpastian politik dapat berdampak buruk pada iklim investasi dan perekonomian masyarakat. Pemimpin politik dan penyelenggara negara diimbau bersikap negarawan demi kelancaran agenda pembangunan dan pelayanan publik.
4. *Memperkuat Etika Politik, Supremasi Hukum, dan Akuntabilitas Kekuasaan*
Hukum harus menjadi panglima yang berlaku adil bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Hukum tidak boleh diperalat untuk kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu.
5. *Merawat Persatuan, Dialog, dan Kedamaian dalam Kehidupan Berbangsa*
ISKA mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari generasi muda, akademisi, hingga tokoh politik untuk menyalurkan perbedaan pendapat melalui dialog bermartabat guna mencegah timbulnya polarisasi dan konflik sosial.
6. *Menempatkan Kepentingan Rakyat dan Keadilan Sosial di Atas Kepentingan Kekuasaan*

Ukurannya keberhasilan penyelenggaraan negara adalah sejauh mana mampu melindungi martabat manusia, mengurangi kesenjangan sosial, dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (bonum commune).
Di akhir penyataan sikapnya, ISKA menegaskan posisinya sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society) dan organisasi intelektual yang independen dari kepentingan politik praktis.
“Kami meyakini bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan memecah belah; mengutamakan pengabdian, bukan kepentingan kekuasaan. Mari bersama-sama merawat persatuan Indonesia demi terwujudnya negara yang lebih adil, demokratis, bermartabat, dan sejahtera,” tutup Luky. (*)







