Rabu, 14 Oktober 2020 17:02 WIB

Audiensi Mahasiswa dan Aktivis Sumsel desak DPRD Kota Palembang Tolak UU Omnibus Law, Apa Alasanya

Oleh : | Editor : Gina C. Gultom
Dibaca :425 kali dibaca | Durasi baca : 1 Menit

MEDIASUMATERA.ID – PALEMBANG : Sejumlah aktivis, mahasiswa dan berbagai perwakilan elemen organisasi masyarakat mendesak agar DPRD Kota Palembang untuk menolak UU Omnibus Law atau UU Ciptakan Kerja yang kini menjadi protes keras dari Mahasiswa dan Buruh diberbagai daerah di Indonesia.

Mereka terdiri dari perwakilan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang dan aktivitas agraria serta lingkungan hidup.

Audiensi Mahasiswa dan Aktivis Sumsel desak DPRD Kota Palembang Tolak UU Omnibus Law, Apa AlasanyaDalam audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin didampingi anggota Komisi IV DPRD Kota Palembang sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra Palembang Azanu Getar Nusantara dan anggota komisi III DPRD Kota Palembang sekaligus Ketua Fraksi PAN Palembang Ruspanda Karibulah.

Ruben Alkahtiri ketua rombongan dari perwakilan UKB Palembang mendesak kepada DPRD Kota Palembang mengeluarkan surat dukungan atas nama DPRD Kota Palembang atas tuntutan jajaran untuk mendukung tuntutan aktivis, mahasiswa dan berbagai perwakilan elemen organisasi masyarakat untuk dikeluarkan surat dan ditujukan ke DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo.

“Dan yang tak kalah penting, adalah meminta Ketua DPRD Kota Palembang untuk berkordinasi dengan Kapolresta Palembang untuk membebaskan aktivis kami atas nama Ali Amir yang saat ini ditahan,” tegasnya.

Audiensi Mahasiswa dan Aktivis Sumsel desak DPRD Kota Palembang Tolak UU Omnibus Law, Apa AlasanyaSementara itu Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin menyambut baik tuntutan sejumlah aktivis, mahasiswa dan berbagai perwakilan elemen organisasi masyarakat.

“Intinya kami menolak , apalagi ada 12 item yang merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia,” bebernya.

Beberapa contoh item sebut saja tentang cuti dihapuskan, kontrak dilegalkan kemudian ada soal yang membuat merusak lingkungan hidup dan lain-lain.

“Kami sangat tersanjung dengan adanya audiensi dari perwakilan aktivis, mahasiswa dan organisasi masyarakat, tidak dengan demo, sehingga tak terjadi ada mis komunikasi, apalagi belum adanya nanti ada penyusup,” pungkasnya (Ocha).

Baca Juga :  PT Telkom Indonesia Tbk Witel Sumsel Salurkan CSR Melalui Program Bedah Rumah Pemprov Sumsel

Komentar

News Feed