Jumat, 25 Juni 2021 18:46 WIB

Hasil Rapat : Polresta Deli Serdang Minta Galian C Dihentikan, Di STM Hilir Masih Berlanjut

Oleh : | Editor : Junaidi Hutauruk
Dibaca :367 kali dibaca | Durasi baca : 2 Menit

Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Yemi Mandagi SIK,  dikonfirmasi menyatakan,” Pihaknya lebih mengedepankan peran Pemerintah Daerah. “Kita mengedepankan upaya Pemda, mendorong Pemda agar tercipta iklim investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang,”

MEDIASUMATERA.ID-DELI SERDANG : Kendati Polresta Deli Serdang sudah menggelar rapat bersama sejumlah camat di Deli Serdang, Selasa lalu (15/6/2021), terkait masalah penutupan lokasi galian C di Kabupaten Deli Serdang, tapi nyatanya para pengusaha galian C masih terus membandel dan tedeng aling-aling memainkan usaha ilegalnya.

Seperti di sekitaran Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Dari keterangan yang diterima, Jumat (25/6/2021), tiga titik lokasi galian C di Kecamatan STM Hilir, antara lain, : Milik ZF (56), warga Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, yang ‘menguasai’ Lahan Hak Guna Usaha (HGU): 95 PTPN II, Blok F, Afdeling III, Kebun Limau Mungkur, Dusun II, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang.

Kemudian tidak jauh dari lokasi itu, ada juga yang dikelola pemain baru tapi orang lama, yakni M. Si M ini sebelumnya merupakan anggota ZF. Tapi karena pekong alias pecah kongsi, M pun membuka usaha galian C-nya sendiri.

Lantas yang ketiga adalah lokasi galian C milik YS dan NS di Dusun IV Sinar Kemenangan, Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang. “Punya ZF, punya YS dan NS. Tinggal itu yang operasi,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Hasil Rapat : Polresta Deli Serdang Minta Galian C Dihentikan, Di STM Hilir Masih Berlanjut

Terkait hal itu, Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Yemi Mandagi SIK,  dikonfirmasi menyatakan,” Pihaknya lebih mengedepankan peran Pemerintah Daerah.

“Kita mengedepankan upaya Pemda, mendorong Pemda agar tercipta iklim investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang,” pungkasnya.

Baca Juga :  Wetmen Sinaga Ketua Parpornas : Jelaskan Garis Keturunan Pomparan Ompu Hasahatan Sinaga

Perlu diketahui, berdasarkan rapat antara Polresta Deli Serdang dengan Camat di Aula Tribrata, Mapolresta Deli Serdang, Selasa lalu (15/6/2021), yang dipimpin Kapolresta Deli Serdang, Kombes Yemi Mandagi SIK, dihadiri Asisten II Pemkab Deli Serdang, Putra Jaya M, Kapten JP Girsang mewakili Dandim 0204/Deli Serdang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Deli Serdang Hartini Marpaung, Kepala Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sumut Syahrul, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Deli Serdang Muhammad Salim, Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Deli Serdang Darwin Sianipar, Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Deli Serdang Robert Sembiring, Camat Batang Kuis Avro Wibowo, Camat Biru Biru M Dani MS, Camat Galang A Fitrian Syukri, Camat Namorambe Amos F Karo Karo, Camat Tanjung Morawa M Irawadi, menghasilkan keputusan agar para pengusaha galian C segera mengurus izin usahanya, sehingga bisa meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengelola alam tanpa merusak Lingkungan hidup.

Muspika, Kapolsek dan Danramil agar mendata pelaku usaha pertambangan/galian golongan C di wilayahnya yang belum memiliki izin resmi. Selanjutnya akan diadakan kembali kegiatan rapat koordinasi terkait Pertambangan/Galian golongan C dengan mengundang pelaku usaha Pertambangan galian C yang belum memiliki izin.

Kesimpulan rapat yang patut digaris bawahi adalah menghentikan sementara kegiatan pertambangan galian C tanpa izin, sampai pelaku usaha memiliki izin usahanya. Pemerintah akan membantu pelaku usaha dalam hal pengurusan izin agar cepat dan tanpa adanya pungli.

Sekaitan dengan itu pula, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Muhammad Firdaus, Rabu (16/6/2021), menyebutkan kewenangan untuk mengeluarkan perizinan tambang galian C, saat ini merupakan kewenangan Pemerintah pusat (Kementerian terkait). Gubernur melalui Dinas terkait hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Pemerintah pusat untuk memberikan izin kepada pelaku usaha dan Pemerintah kabupaten tidak mempunyai kewenangan berkaitan dengan Pertambangan. (LG)

Komentar

News Feed