Samosir, mediasumatera.id – Salah satu bukti bahwa program pemerintah sering gagal adalah MBG, alasannya:
1.kurang memperhatikan dari sisi aspek dampaknya: strategis atau hanya taktis. Kebutuhan gizi sangat penting, karena konsumsi nutrisi penting seperti protein masih jauh dari konsumsi rata2 dibandingkan negara2 maju, dimana Indonedia masih sekitar 62 gram per hari, dibandingkan dengan negara2 maju sudah diatas 100 gram perhari. Kelihatannya MBG, selain diksi gratis yang menyesatkan, sasarannya masih dominan anak anak sekolah dimana kebutuhan gizinya lebih banyak dengan urusan “kenyang”. Seandainya lebih memperhatikan dampak strategis dari asupan asupan bergizi, seharusnya memberi prioritas kepada usia emas 1000
hari sejak kehamilan (B3). Terutama saat kehamilan, dimana saat dimulainya kehidupan si janin, membutuhkan sumber asupan yang membawa dampak kepada kesehatan ibu dan si janin ditambah dengan terbangunnya calon bayi yang cerdas dengan tersedianya sumber folat, kolin, omega-3, mineral, dan vitamin.
2.aspek keadilan: kurang memperhatikan dari sisi siapa yang paling membutuhkan. Kehadiran program pemerintah dengan sasaran perbaikan mutu manusia secara lahiriah maka seharusnya memberi prioritas kepada masyarakat yang masih tertinggal, terbelakang, dan dan terluar (3T). Fakta bicara, program MBG ini masih menyasar daerah daerah dengan tungkat kemampuan ekonomi masyarakatnya jauh diatas ratarata seperti anak anak sekolah di kota-kota besar.
Untuk sementara dapat disimpulkan bahwa program pemberian makanan bergizi masih mengikuti kegagalan berbagai program sebelumnya, misalnya kasus stunting.
Sebagai pemerhati nasib bangsa, ada sedikit saran:
1.tentukan program yangg bersifat strategis dan dapat dieksekusi.
2.setiap program harus mampu dikelola dengan anggaran sesuai dengan kebutuhan pengadaan dan operasional serta mengurangi acara acara yang bersifat seremonial dan perjalanan dinas
3.menempatkan orang yg tepat; berdedikasi tinggi, kompeten, kepedulian tinggi dan bertanggung jawab.
4.memangkas berbagai jabatan yang tidak membawa dampak penghematan dan mempercepat eksekusi (span of control yang pendek).
5.mengurangi motivasi politik praktis dan budaya hedon. (red)
