Oleh Denny JA
mediasumatera.id – Bayangkan seorang ibu membelah sebutir telur untuk dua anaknya sebelum sekolah. Pisau itu berhenti sesaat. Ia sedang menghitung sesuatu yang tak tercatat dalam anggaran negara.
Anak sulung menggeser bagiannya kepada adik. Katanya, ia belum lapar. Sang ibu menunduk. Ada kebohongan kecil yang membuat sebuah rumah tetap berdiri pagi itu.
Di televisi, kekayaan Indonesia disebut dengan angka panjang. Di meja makan, kekayaan itu belum mempunyai alamat. Dua piring kecil masih menunggu bagian mereka dari kemerdekaan.
Di sanalah gagasan ekonomi seorang presiden akhirnya diuji. Bisakah kekayaan negeri tiba sebagai makanan, pekerjaan, dan kesempatan? Pertanyaan sederhana itu membawa saya kepada ekonomi Prabowo.
-000-
Menjelang dua tahun memimpin Indonesia, Prabowo telah membuat banyak gebrakan. Sebagiannya berani dan visioner, sekaligus mengandung risiko. Di balik semuanya tersimpan pertaruhan tentang masa depan Indonesia.
Saya mencoba melihatnya bukan sebagai daftar program yang berdiri sendiri. Danantara, hilirisasi, penataan BUMN, MBG, Kopdes, dan Sekolah Rakyat seperti bergerak menuju kegelisahan yang sama.
Kegelisahan itu sederhana, tetapi mendasar: mengapa negeri yang begitu kaya masih menyimpan begitu banyak keluarga yang harus berjuang keras hanya untuk menjalani kehidupan yang layak?
Di situlah berbagai kebijakan tersebut mulai terlihat sebagai satu gambar besar. Negara ingin lebih aktif mengelola kekayaan, membangun manusia, dan membawa kesempatan ekonomi lebih dekat kepada rakyat.
Namun, semakin besar peran negara, semakin besar pula tanggung jawabnya. Niat baik dapat kehilangan arah ketika pelaksanaan tidak kompeten, pengawasan melemah, atau kekuasaan terlalu percaya kepada dirinya sendiri.
Karena itu, saya membaca berbagai gebrakan Prabowo sekaligus dengan harapan dan kewaspadaan. Saya merangkai benang merahnya sebagai sebuah paradigma pembangunan: “Ekonomi Kemakmuran Bersama.”
Saya menyebutnya “Ekonomi Kemakmuran Bersama”. Ini nama untuk membaca sebuah arah, bukan merek resmi pemerintah. Pusat gravitasinya ialah pemberdayaan rakyat dan pembagian kesempatan secara lebih adil.
Inilah filosofi yang saya tangkap dari berbagai kebijakan Prabowo. Sebuah ekonomi yang tidak berhenti ketika kekayaan tercipta, tetapi bertanya: kepada siapa kemakmuran akhirnya tiba?
Saya menyebut tafsir itu “Ekonomi Kemakmuran Bersama”. Rakyat ditempatkan sebagai tujuan terakhir pembangunan. Sebab kekayaan negara hanyalah angka jika tidak mengubah kualitas kehidupan manusia.
Pertumbuhan memperoleh makna ketika keluarga biasa hidup lebih bermartabat, anak memperoleh pendidikan lebih baik, dan seseorang yang bekerja keras mempunyai alasan lebih kuat untuk berharap.
-000-
Landasan filosofis itu mempunyai rumah konstitusional: Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama untuk membawa kekayaan negeri menuju sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Di sini negara bukan penonton yang duduk di tepi lapangan. Negara diberi mandat mengelola kekuatan ekonomi strategis agar kemakmuran tidak hanya berputar di lingkaran terbatas.
Namun, Pasal 33 juga berbicara tentang demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan. Negara yang kuat karena itu harus sekaligus produktif, transparan, dan dapat diperiksa.
Konstitusi adalah kompas, bukan jaminan kita tiba di tujuan. Niat pemerataan dapat tersesat menjadi pemborosan jika kekuasaan kehilangan kompetensi, pengawasan, dan keberanian mengoreksi dirinya.
Dari filosofi itulah saya membaca berbagai gebrakan Prabowo. Program-program yang tampak terpisah sebenarnya bergerak pada beberapa mata rantai dalam perjalanan kekayaan menuju kemakmuran bersama.
Danantara bekerja pada mata rantai modal. Aset dan dividen BUMN diarahkan menuju investasi produktif, agar kekayaan yang dimiliki negara tidak sekadar tersimpan, tetapi melahirkan kekayaan baru.
Namun, uang negara mempunyai satu kesetiaan: kepentingan publik. Kelayakan investasi harus selalu lebih berkuasa daripada kedekatan politik. Modal publik tidak boleh mempunyai anak emas.
Penyederhanaan BUMN bekerja pada mata rantai efisiensi. Merger dan penataan usaha diperlukan ketika organisasi terlalu berlapis. Tujuannya bukan mengurangi papan nama, melainkan memperbesar produktivitas.
Hilirisasi bekerja pada mata rantai penciptaan nilai. Kekayaan alam jangan terlalu cepat meninggalkan negeri sebagai bahan mentah, lalu kembali kepada kita sebagai barang bernilai tinggi.
Tetapi mineral, minyak, dan gas tidak otomatis menjadi kemakmuran. Mereka membutuhkan teknologi, keterampilan, modal, pasar, serta perlindungan lingkungan agar kekayaan alam tidak meninggalkan luka sosial.
Kemandirian pangan dan energi melengkapi mata rantai itu. Sebuah bangsa belum sepenuhnya berdaulat jika dapurnya terlalu bergantung pada pangan luar dan mesinnya menunggu energi dari negeri lain.
Dalam Ekonomi Kemakmuran Bersama, kemandirian bukan berarti menutup pintu dunia, melainkan memastikan kebutuhan paling mendasar tidak mudah disandera gejolak dunia.
Perlawanan terhadap serakahnomics bekerja pada mata rantai keadilan. Pasar kehilangan kehormatannya ketika kekayaan lahir bukan dari inovasi dan kerja, melainkan kolusi, rente, dan privilese kekuasaan.
Karena itu, oligarki hitam harus dikenali dari perilakunya, bukan semata besarnya kekayaan. Pengusaha yang jujur tetap diperlukan untuk membawa modal, inovasi, pekerjaan, dan keberanian mengambil risiko.
Hukum pun harus sama tajam kepada lawan maupun kawan. Jika tidak, perang melawan privilese hanya akan memindahkan kursi istimewa dari satu kelompok kepada kelompok lainnya.
Namun, ekonomi tidak hanya berbicara tentang modal dan industri. Pada akhirnya ia kembali kepada manusia. Di sinilah MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa memperoleh tempatnya.
Makan Bergizi Gratis membawa negara ke meja makan anak. Sekolah Rakyat membuka pintu pendidikan. Koperasi Desa mencoba memberi warga daya tawar lebih besar dalam kehidupan ekonomi.
Ketiganya menyentuh sesuatu yang lebih mendasar daripada bantuan: kemampuan manusia. Negara hadir bukan agar rakyat selamanya bergantung, melainkan agar suatu hari mereka tidak lagi membutuhkan bantuan.
Itulah ujian terpenting Ekonomi Kemakmuran Bersama. Bukan berapa juta paket dibagikan atau lembaga didirikan, melainkan berapa banyak manusia memperoleh kemampuan menentukan masa depannya sendiri.
Pada titik ini, negara dan pasar tidak perlu dipertentangkan. Negara membuka jalan ketika jalan belum tersedia. Pengusaha menciptakan inovasi. Masyarakat mengubah kesempatan menjadi kehidupan yang lebih baik.
Karena itu, investasi swasta, kepastian hukum, pekerjaan produktif, inovasi, dan disiplin anggaran harus tumbuh bersama keberpihakan sosial. Keadilan tanpa produktivitas akhirnya kehabisan sesuatu untuk dibagikan.
Sebaliknya, produktivitas tanpa keadilan dapat menciptakan gedung semakin tinggi sementara tangga sosial semakin pendek. Ekonomi tumbuh, tetapi terlalu banyak orang hanya menyaksikannya dari kejauhan.
Ekonomi Kemakmuran Bersama mencoba mempertemukan keduanya: memperbesar kue sekaligus memperluas meja. Bukan agar semua memperoleh bagian sama, tetapi agar semua mempunyai kesempatan yang lebih adil.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya sangat sederhana. Kekayaan Indonesia harus mempunyai alamat. Dan alamat terakhirnya bukan laporan pemerintah, melainkan kehidupan sehari-hari rakyat yang semakin bermartabat.
-000-
Tetapi justru di sinilah pertanyaan yang lebih sulit harus diajukan. Jika arah besarnya menjanjikan, mengapa menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, kepuasan publik justru merosot?
Pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan pembelaan, apalagi dengan menutup mata. Seorang pemimpin justru membutuhkan cermin ketika bayangan yang muncul di dalamnya mulai tidak menyenangkan.
Survei adalah salah satu cermin itu. Ia bukan kebenaran terakhir, tetapi menangkap suasana hati masyarakat pada suatu waktu, ketika harapan bertemu dengan pengalaman sehari-hari.
Survei SMRC Juli 2026 mencatat kepuasan terhadap Prabowo sebesar 51,1 persen, turun dari 81,2 persen pada November 2025. Penurunannya sekitar 30 poin persentase.
Survei LSI Denny JA pada Juni 2026 memperlihatkan arah serupa. Kepuasan turun dari 79,8 persen pada Januari menjadi 57,3 persen, merosot 22,5 poin persentase.
Tentu, kedua survei berbeda waktu dan metode. Angkanya tidak boleh dijahit menjadi satu kurva. Tetapi keduanya mengetuk pintu yang sama: ada kegelisahan yang perlu didengar.
Bahkan survei-survei lain menghasilkan tingkat kepuasan berbeda. Karena itu, yang penting bukan memuja satu angka, melainkan memahami pesan yang mungkin tersembunyi di belakang perubahannya.
Bagaimana menjelaskannya? Saya melihat sedikitnya tiga kemungkinan. Ini pembacaan analitis, bukan klaim tentang sebab tunggal. Politik dan ekonomi hampir tidak pernah mempunyai satu penyebab.
-000-
Pertama, gagasan besar bergerak dengan jam yang berbeda dari kehidupan sehari-hari.
Industrialisasi membutuhkan tahun. Reformasi kelembagaan membutuhkan kesabaran. Pendidikan bahkan membutuhkan satu generasi. Sejarah mempunyai musimnya sendiri, dan tidak semua pohon dapat dipaksa segera berbuah.
Tetapi pemerintah dan rumah tangga hidup dengan dua jam berbeda. Pemerintah menghitung keberhasilan dalam tahun. Seorang ibu menghitung apakah uang belanja masih cukup sampai malam.
Di ruang rapat, orang berbicara tentang hilirisasi, investasi, dan pertumbuhan. Di pasar, seseorang memegang dompet dan bertanya apakah uang yang sama masih membawa pulang belanja yang sama.
Di situlah jarak antara visi dan pengalaman dapat terbentuk. Sebuah kebijakan mungkin benar untuk sepuluh tahun mendatang, tetapi rakyat tetap harus melewati hari ini.
Survei SMRC Juli juga menemukan penilaian negatif terhadap kondisi ekonomi jauh lebih besar daripada penilaian positif. Karena itu, kegelisahan ekonomi tidak dapat dianggap sekadar ketidaksabaran.
Dalam survei LSI Denny JA Juni 2026, 65,8 persen responden juga merasa kebutuhan pokok semakin berat. Angka itu membawa kita kembali kepada dapur keluarga.
Maka waktu memang perlu diberikan kepada perubahan besar. Tetapi waktu harus ditemani kemajuan antara yang dapat dirasakan, terutama harga terjangkau, pekerjaan, pendapatan, dan rasa aman ekonomi.
Kita boleh menanam pohon yang buahnya dipetik sepuluh tahun lagi. Tetapi jangan sampai orang yang menanamnya kelaparan ketika menunggu pohon itu tumbuh.
-000-
Kedua, gagasan yang baik dapat kehilangan keindahannya ketika bertemu eksekusi yang buruk.
Di antara meja tempat kebijakan dirancang dan rumah tempat rakyat menerimanya terbentang perjalanan panjang. Di sepanjang perjalanan itulah niat baik dapat tersandung oleh ketidakcakapan.
Program besar memerlukan manusia yang juga besar dalam kompetensi. Anggaran dapat disediakan dalam satu keputusan, tetapi profesionalisme, disiplin, dan budaya keselamatan tidak lahir dari tanda tangan.
Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis memperlihatkan persoalan itu. Kasus keracunan mendorong pemerintah mengakui adanya masalah dan menjanjikan pembenahan terhadap program tersebut.
Seorang anak yang jatuh sakit bukan sekadar satu angka dalam laporan evaluasi. Tubuh kecil yang terbaring adalah pesan bahwa kecepatan program tidak boleh mendahului keselamatan.
Koperasi Desa menghadapi ujian berbeda. Gedung dapat dibangun, kelembagaan dapat dibentuk, tetapi koperasi baru hidup jika mempunyai pengurus kompeten, pasar, modal, dan usaha yang layak.
Sebab kelembagaan ekonomi bukan tanaman plastik. Ia tidak menjadi hidup hanya karena diletakkan di desa. Akarnya harus menemukan kebutuhan nyata masyarakat yang hendak dilayaninya.
Pada akhirnya, Presiden bertanggung jawab memastikan orang yang tepat mengerjakan pekerjaan yang tepat. Loyalitas dapat membantu kekompakan, tetapi tidak pernah dapat menggantikan kompetensi.
Kekuasaan yang sehat bahkan harus mempunyai keberanian paling sulit: mengoreksi orang sendiri, memperlambat program bila diperlukan, dan mengakui ketika sebuah desain ternyata harus diperbaiki.
-000-
Ketiga, kepercayaan dapat terkikis ketika rakyat merasakan korupsi, privilese, atau penegakan hukum yang tidak setara.
Korupsi mempunyai akibat yang lebih dalam daripada uang yang hilang. Ia merusak hubungan psikologis antara warga dan negara. Orang mulai bertanya: untuk siapa sebenarnya kekuasaan bekerja?
Uang pembangunan dapat bocor sedikit demi sedikit. Tetapi yang hilang bukan hanya rupiah. Setiap kebocoran membawa pergi sebagian kepercayaan yang jauh lebih sulit dikembalikan.
Berbagai survei memberikan gambaran yang tidak sepenuhnya seragam mengenai pemberantasan korupsi. Ada survei yang mencatat penilaian relatif positif, sehingga gambaran publik perlu dibaca secara hati-hati.
Justru karena itu, pemerintah tidak boleh memilih hanya cermin yang menampilkan wajah terbaiknya. Pujian perlu didengar, tetapi kritik sering menunjukkan bagian wajah yang membutuhkan perhatian.
Prabowo sendiri telah mengakui masih terdapat penyelewengan dalam program pemerintah dan menyatakan komitmen memberantas korupsi, manipulasi harga, penipuan, serta kolusi.
Tantangannya adalah membuktikan bahwa prinsip itu berlaku tanpa alamat politik. Hukum kehilangan wibawa ketika rakyat menduga pintunya terbuka lebar bagi lawan, tetapi menyempit bagi kawan.
Apalagi ketika negara mengelola modal semakin besar. Semakin besar sungai uang publik yang dialirkan, semakin kokoh pula tanggul pengawasan yang harus dibangun di sepanjang perjalanannya.
Dana yang dimaksudkan memberdayakan rakyat jangan sampai berbelok menjadi jalan tol menuju mereka yang mempunyai akses kepada kekuasaan. Di sinilah institusi menjadi penentu.
Karena itu, transparansi bukan hiasan demokrasi. Ia adalah cahaya di dalam rumah kekuasaan, agar publik dapat melihat siapa yang bekerja dan siapa yang mengambil sesuatu dalam gelap.
Pengawasan independen pun bukan tanda pemerintah tidak dipercaya. Justru pemerintahan yang percaya pada misinya seharusnya tidak takut diperiksa, karena pemeriksaan menjaga misi itu dari pembajakan.
-000-
Maka penurunan kepuasan publik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa arah besar Prabowo keliru. Tetapi ia juga terlalu penting untuk dianggap sekadar gangguan sementara.
Ia adalah pesan dari jarak yang mungkin sedang terbentuk antara gagasan besar di tingkat negara dan pengalaman konkret di meja makan keluarga.
Dan mungkin di situlah ujian sesungguhnya dimulai. Bukan ketika sebuah visi diumumkan, melainkan ketika visi itu harus menyeberangi jarak panjang dari Istana sampai ke dapur rakyat.
-000-
Pertanyaan kemudian menjadi lebih dalam. Dari mana gagasan ekonomi seperti ini memperoleh pijakan intelektual? Bagaimana membedakan antara keberpihakan yang produktif dan negara yang sekadar menjadi semakin besar?
Tiga buku membantu saya membaca persoalan itu. Ketiganya datang dari jalan pemikiran berbeda, tetapi seperti tiga lampu, masing-masing menerangi sisi berbeda dari ruangan yang sama.
Buku pertama membantu memahami kegelisahan. Buku kedua menjelaskan tujuan. Buku ketiga menawarkan sebagian cara. Jika dipertemukan, ketiganya memberi kerangka untuk membaca Ekonomi Kemakmuran Bersama.
-000-
Dalam Paradoks Indonesia (2017), Prabowo Subianto berangkat dari sebuah ironi: bagaimana mungkin negeri yang begitu kaya masih menyimpan begitu banyak rakyat yang hidup dalam kekurangan?
Kegelisahannya terletak pada jurang antara kekayaan negeri dan kesejahteraan rakyat. Ia mempersoalkan kebocoran kekayaan nasional serta distribusi manfaat ekonomi yang dinilainya terlalu timpang.
Dalam pandangan itu, negara tidak cukup hanya menjadi penjaga pertandingan. Negara harus ikut memastikan bahwa kekayaan nasional bekerja lebih kuat bagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat luas.
Ada gambaran yang mengusik di balik argumen tersebut. Jangan sampai kekayaan alam meninggalkan lubang di tanah Indonesia, sementara nilai tambahnya justru menyalakan kemakmuran di negeri lain.
Di sinilah akar intelektual sejumlah kebijakan Prabowo dapat dibaca. Hilirisasi, penguatan BUMN, Danantara, dan keberpihakan kepada rakyat mempunyai benang merah dengan kegelisahan tersebut.
Tetapi kegelisahan yang benar belum tentu melahirkan kebijakan yang benar. Diagnosis dapat menunjukkan penyakit, namun obat tetap harus diuji dari kesembuhan yang benar-benar dihasilkannya.
-000-
Jika Prabowo memulai dari pertanyaan ke mana kekayaan mengalir, Amartya Sen mengajak kita mengajukan pertanyaan berikutnya: untuk apa sebenarnya pembangunan dilakukan?
Dalam Development as Freedom (1999), Sen memberikan jawaban yang sederhana tetapi mendalam. Pembangunan pada akhirnya adalah perluasan kebebasan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai.
Pendapatan tentu penting. Tetapi manusia tidak hidup di dalam tabel pendapatan. Ia hidup dengan tubuh yang perlu sehat, pikiran yang perlu berkembang, dan pilihan yang perlu terbuka.
Karena itu, gizi, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan berusaha bukan sekadar program sosial. Semuanya memperbesar kemampuan seseorang untuk berdiri dengan kaki sendiri dan menentukan masa depannya.
Dalam bahasa Sen, kemiskinan bukan hanya kekurangan uang. Kemiskinan juga terjadi ketika pintu-pintu kehidupan menyempit, sampai seseorang mempunyai terlalu sedikit pilihan untuk mengubah nasibnya.
Di sinilah MBG dan Sekolah Rakyat memperoleh makna yang lebih dalam. Tujuan akhirnya bukan memperbanyak penerima bantuan, tetapi memperbesar kemampuan manusia agar kelak tidak membutuhkan bantuan.
Sen juga mengingatkan sesuatu yang sangat penting: kebebasan politik merupakan bagian pembangunan. Kritik bukan suara bising yang mengganggu kemajuan. Ia justru salah satu alat untuk menjaganya.
Kritik adalah jendela yang dibuka ketika ruangan kekuasaan mulai pengap. Dari sana pemerintah dapat melihat penderitaan yang mungkin tidak pernah sampai ke meja para pengambil keputusan.
-000-
Tetapi tujuan mulia masih menyisakan pertanyaan ketiga: bagaimana negara yang aktif dapat menghasilkan kemakmuran tanpa berubah menjadi negara yang boros, protektif, dan penuh rente?
Di sinilah Joe Studwell dalam How Asia Works (2013) menjadi relevan. Ia mempelajari mengapa sebagian negara Asia berhasil melakukan transformasi ekonomi sementara sebagian lainnya tertinggal.
Studwell menyoroti tiga mesin penting: pertanian yang produktif, manufaktur yang mampu bersaing di pasar dunia, serta sistem keuangan yang diarahkan untuk membangun kemampuan produksi nasional.
Negara memang dapat mengarahkan modal, melindungi industri, dan memilih prioritas. Tetapi perlindungan bukan hadiah. Ia harus menjadi jembatan sementara menuju kemampuan bersaing yang sesungguhnya.
Perusahaan yang memperoleh dukungan hari ini harus mampu berdiri sendiri esok hari. Jika perlindungan berlangsung selamanya, kebijakan industri dapat berubah menjadi rumah nyaman bagi ketidakmampuan.
Pelajaran itu sangat relevan bagi hilirisasi, BUMN, dan Danantara. Kekuasaan mengalokasikan modal harus selalu ditemani keberanian menghentikan investasi yang terus gagal memenuhi ukuran kinerja.
Uang publik bukan pupuk yang boleh terus ditaburkan kepada tanaman yang tidak pernah berbuah. Setiap rupiah mempunyai pemilik terakhir: rakyat yang mempercayakannya kepada negara.
-000-
Namun, gagasan sebesar ini membutuhkan institusi yang lebih kuat daripada semangat pencetusnya. Keberhasilan harus diukur secara independen, anggaran dapat ditelusuri hingga desa, dan setiap kegagalan berani dibuka kepada publik.
Sebab program yang baik tidak boleh dipertahankan hanya karena telanjur menjadi kebanggaan. Yang gagal harus diperbaiki, dan yang terus gagal harus dihentikan sebelum berubah menjadi beban negara.
Di situlah sebuah paradigma memperoleh kedewasaannya: bukan ketika ia kebal terhadap kegagalan, melainkan ketika sistemnya mampu mengenali kesalahan, mengoreksi arah, dan melindungi uang rakyat.
Di titik inilah ketiga buku itu seperti bertemu di sebuah persimpang
