Oleh : Andreas Daris Awalistyo, S.Pd., M.I.Kom
Pengurus DPD ISKASumatera Selatan – DPC Kota Palembang
mediasumatera.id – Memasuki usia ke-68 tahun, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) berdiri di persimpangan jalan sejarah yang krusial. Sebagai wadah berhimpun para intelektual Katolik yang diakui secara resmi oleh Gereja dan Negara, ISKA bukan sekadar ruang perjumpaan akademis, melainkan sebuah entitas sosial yang memiliki tanggung jawab moral terhadap perjalanan bangsa. Dalam momentum Musyawarah Nasional (MUNAS) ISKA Tahun 2026 yang mengusung tema “Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan“, gagasan mengenai kontribusi nyata sarjana Katolik kembali diuji di tengah lanskap dinamika nasional yang kian kompleks.
Di bawah kepemimpinan nasional era Presiden Prabowo Subianto, ruang publik membutuhkan kehadiran organisasi masyarakat berbasis cendekiawan yang mampu memosisikan diri secara tepat: tidak terjebak menjadi legitimator kekuasaan, namun juga tidak sekadar menjadi pengkritik tanpa solusi. ISKA dituntut hadir sebagai critical partner sebuah kompas moral yang independen, berbasis data, dan konsisten menyuarakan kebaikan bersama (bonum commune).
Tiga Dimensi Transformatif dalam Pembangunan Nasional
Sebagai organisasi intelektual, ISKA memegang keunggulan komparatif berupa jejaring akademisi dan profesional hingga tingkat DPC, serta keterikatan kuat pada prinsip Ajaran Sosial Gereja (ASG). Keunggulan ini menjadi modal penting untuk mengintervensi pembangunan pada tiga dimensi utama:
- Dimensi Sosial (Pengawal Keadilan dan Pembangunan Manusia): Fokus pemerintah pada penguatan jaminan sosial, ketahanan pangan keluarga, dan pemerataan fasilitas di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) membutuhkan pengawasan yang melekat. ISKA dapat hadir sebagai monitoring agent independen untuk memastikan bantuan publik terdistribusi secara transparan dan inklusif. Di sisi lain, kepakaran anggota ISKA di bidang pendidikan dan kesehatan dapat dimanfaatkan untuk merumuskan standar pelayanan publik berbasis hak asasi manusia serta mempercepat peningkatan literasi digital di wilayah marjinal.
- Dimensi Ekonomi (Menyeimbangkan Arus Hilirisasi dan Ekologi Integral): Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada hilirisasi industri dan pembangunan skala besar membawa risiko eksploitasi ekologis serta marginalisasi masyarakat lokal. ISKA bertugas menghadirkan perspektif ekologi integral sebagaimana digaungkan dalam Ensiklik Laudato Si’ agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak masyarakat adat, petani, dan buruh. Selain itu, pendampingan konkrit terhadap UMKM akar rumput harus terus didorong guna mempercepat inklusi keuangan berbasis kemandirian masyarakat.
- Dimensi Kultural (Perekat Kebinekaan dan Dialog Antariman): Stabilitas nasional tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari rekatnya tenun kebangsaan. ISKA memiliki peranan kunci untuk mempromosikan moderasi beragama dan toleransi aktif. Dalam mengeksekusi program nasional di daerah, ISKA dapat bertindak sebagai mediator kultural yang menjembatani kebijakan pusat dengan kearifan lokal tanpa merusak nilai-nilai adat setempat.
- Strategi Optimalisasi Peran ISKA
Untuk mengoperasionalkan visi strategisnya, ISKA dapat membagi fokus gerakannya ke dalam tiga pilar utama yaitu :
- Pikir (Thought Leadership): Menyediakan kertas kerja (policy brief) berbasis data ilmiah dan analisis objektif untuk mengawal perancangan regulasi publik secara independen.
- Kemitraan (Collaborative Action): Berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, akademisi, dan Ormas lintas agama dalam eksekusi program kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.
- Pengawasan (Constructive Check and Balance): Bersuara kritis secara etis terhadap kebijakan yang berpotensi mencederai nilai keadilan sosial atau merusak ekologi.
Tantangan Nyata: Antara Idealisme dan Kebijakan Publik
Perjalanan ISKA menuju organisasi yang transformatif tentu tidak bebas dari hambatan. Secara eksternal, ISKA dihadapkan pada navigasi politik-ekonomi yang sangat agresif. Kebijakan skala besar seperti food estate atau transisi energi membutuhkan kecermatan agar nilai keberpihakan pada kaum termarginalkan (option for the poor) tidak tergeser oleh kepentingan modal. Di sisi lain, potensi polarisasi politik identitas yang kerap muncul dalam dinamika nasional menuntut ISKA untuk tetap berdiri teguh sebagai perekat kebangsaan yang inklusif.
Secara internal, tantangan keorganisasian juga membayang. Fenomena penuaan keanggotaan (aging membership) menuntut ISKA untuk memodernisasi tata kelola gerakannya agar relevan bagi generasi muda (Milenial dan Gen Z) yang cenderung menyukai issue-based activism. Selain itu, ISKA ditantang untuk mentransformasi gagasan normatif menjadi naskah kebijakan yang aplikatif, serta memangkas ketimpangan kapasitas antara pengurus pusat dengan daerah 3T tempat isu-isu kemanusiaan kerap terjadi.
Tiga Pilar Tantangan ISKA
- Dimensi Politik & Kebijakan: Fokus tantangan terletak pada menjaga keseimbangan antara mitra strategis dan pengawas kritis. Kegagalan mengelola hal ini dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi moral di mata publik dan umat.
- Dimensi Sosio-Ekologis: Fokus tantangan adalah membela hak masyarakat marjinal dan kelestarian alam di tengah derasnya arus investasi. Jika gagal, relevansi Ajaran Sosial Gereja akan terabaikan dalam realitas pembangunan.
- Dimensi Keorganisasian: Fokus tantangan berada pada regenerasi kader muda, digitalisasi gerakan, dan pemerataan kapasitas daerah. Tanpa hal ini, organisasi berisiko mengalami stagnasi dan memudarnya pengaruh intelektual di ruang publik.
Pembaruan Gerakan Kader Muda: Menerjemahkan Nilai Menjadi Solusi
Menjawab tantangan masa depan, kader muda ISKA perlu melangkah lebih jauh dari sekadar wacana akademis. Landasan advokasi harus bertumpu pada empat pilar Ajaran Sosial Gereja: Martabat Manusia, Kebaikan Bersama, Subsidiaritas, dan Solidaritas.
Guna menghasilkan dampak yang terukur, ekosistem advokasi digital berbasis data perlu diterapkan secara sistematis melalui empat tahapan melalui pengoperasian analisis data publik, geospasial, dan kecerdasan buatan (AI) untuk mengukur dampak sosial-ekonomi dari suatu rancangan regulasi, menyusun ringkasan kebijakan padat (2–3 halaman) yang solutif dan actionable bagi pembuat keputusan, dan menggalang kolaborasi bersama pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, serta elemen pemuda keagamaan lainnya untuk memperkuat daya tawar advokasi public, serta memanfaatkan infografis, visualisasi data, dan media sosial untuk membangun kesadaran publik secara luas.
Fokus Area Advokasi Strategis ISKA
- Sektor Ekologi & Iklim: Berfokus pada isu transisi energi yang adil, konflik agraria, dan pengelolaan lingkungan dengan pendekatan Ensiklik Laudato Si’ (Ekologi Integral).
- Sektor Ekonomi & Digitalisasi: Berfokus pada hak buruh gig economy, etika AI, dan perlindungan tenaga kerja dengan pendekatan Ensiklik Rerum Novarum & Laborem Exercens.
- Sektor Perlindungan Sosial: Berfokus pada ruang digital yang aman, pencegahan TPPO, serta akses pendidikan daerah 3T dengan pendekatan Martabat Manusia & Option for the Poor.
Melalui momentum MUNAS 2026, ISKA memiliki kesempatan emas untuk menegaskan kembali posisinya. Dengan memadukan kedalaman etika kebajikan, keahlian profesional, serta semangat pelayanan kebangsaan, ISKA siap hadir sebagai solution provider yang mengawal Indonesia menuju era keadilan dan kesejahteraan sejati.
