mediasumatera.id – Malam itu, di sebuah pelabuhan ekspor, sebuah kapal meninggalkan Indonesia membawa batu bara, sawit, dan mineral dari perut bumi Nusantara.
Di atas kertas, nilainya tercatat rapi. Di gudang negara, angkanya masuk sebagai ekspor. Di laporan resmi, Indonesia tampak untung.
Tetapi jauh di luar sana, di rekening lain, di yurisdiksi lain, di perusahaan perantara yang tak pernah mencium bau tanah Indonesia, nilai sebenarnya baru muncul. Ternyata nilai sebenarnya jauh lebih tinggi, yang tak terbaca oleh sistem pajak Indonesia.
Sementara di kampung-kampung, guru masih bergaji pas-pasan. Petani masih menunggu pupuk murah. Anak nelayan masih belajar dengan lampu redup.
Negara kaya itu seperti rumah besar dengan atap emas, tetapi lantainya bocor di banyak sudut.
Ini sebuah paradoks. Di DPR, 20 Mei 2026, paradoks itu diformulasikan dalam pidato dan kebijakan.
Prabowo Subianto berdiri dan mengatakan inti dari kegelisahan itu: Indonesia bukan miskin karena tak punya kekayaan. Indonesia miskin karena kekayaannya terlalu lama bocor.
-000-
Pidato Prabowo pada 20 Mei 2026 penting karena ia bukan sekadar pidato rutin biasa. Ia adalah deklarasi arah ekonomi baru.
Dalam forum KEM-PPKF RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara 11,82 sampai 12,40 persen PDB, belanja 13,62 sampai 14,80 persen PDB, defisit 1,80 sampai 2,40 persen PDB, inflasi 1,5 sampai 3,5 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5 persen.
Tetapi angka-angka itu hanyalah kulit luar.
Intinya lebih dalam: Prabowo ingin menggeser Indonesia dari ekonomi yang dianggap terlalu liberal dan bocor, menuju ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 UUD 1945.
Ia ingin negara kembali menjadi pengarah utama. Bukan membunuh pasar, tetapi menundukkan pasar agar bekerja untuk kepentingan nasional.
Inilah sebabnya pidato itu penting: ia menandai kembalinya negara sebagai aktor utama dalam imajinasi ekonomi Indonesia.
-000-
Lama saya menyimak pidato itu dan meringkaskan tiga pesan utama.
Pertama, Indonesia harus menghentikan kebocoran kekayaan nasional.
Ini pesan paling kuat. Prabowo melihat masalah Indonesia bukan terutama kemiskinan sumber daya, tetapi kelemahan tata kelola. Indonesia punya sawit, batu bara, nikel, gas, laut, hutan, dan pasar domestik raksasa.
Tetapi jika harga ekspor dimanipulasi, tonase diperkecil, laba dipindahkan, dan devisa diparkir di luar negeri, kekayaan itu tidak menjadi sekolah, rumah sakit, pupuk, riset, dan gaji guru.
Dalam pidato itu, Prabowo sebenarnya sedang menyerang satu penyakit lama ekonomi Indonesia: negara yang kaya di atas kertas, tetapi miskin dalam kualitas hidup rakyatnya.
Ia ingin publik memahami bahwa kebocoran ekonomi bukan konsep abstrak. Kebocoran itu berarti jalan desa yang tak selesai, irigasi rusak, laboratorium kampus yang tertinggal, hingga anak muda pintar yang gagal mendapat pendidikan layak.
Karena itu pidato ini bukan sekadar kritik ekonomi. Ini juga kritik moral. Prabowo ingin membangun kesadaran bahwa membiarkan kekayaan nasional bocor adalah bentuk pengkhianatan terhadap generasi mendatang.
Dalam narasi ini, nasionalisme bukan lagi sekadar bendera dan lagu kebangsaan, tetapi keberanian menjaga agar hasil bumi Indonesia benar-benar kembali kepada rakyat Indonesia.
-000-
Kedua, negara harus kembali memimpin ekonomi strategis.
Pasal 33 UUD 1945 menjadi fondasi moral pidato ini. Cabang produksi penting dan kekayaan alam harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ini bukan sekadar kalimat konstitusi. Dalam pidato Prabowo, ia menjadi doktrin ekonomi.
Prabowo tampaknya percaya bahwa pasar tidak selalu otomatis menciptakan keadilan. Jika negara terlalu lemah, maka yang muncul adalah konsentrasi kekayaan, dominasi oligarki, dan ketergantungan terhadap modal asing.
Karena itu negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga pengarah arah pembangunan nasional.
Namun menariknya, Prabowo tidak sepenuhnya menolak swasta. Ia tetap berbicara tentang entrepreneurship, inovasi, kompetisi, dan efisiensi.
Artinya, yang ingin dibangun bukan ekonomi komando ala negara sosialis klasik, melainkan model “jalan tengah”: pasar tetap hidup, tetapi sektor strategis dikendalikan negara demi kepentingan nasional.
Di titik ini, pidato Prabowo terasa seperti kebangkitan kembali gagasan developmental state Asia Timur.
Negara bertugas membuka jalan industrialisasi, melindungi kepentingan nasional, dan memastikan pasar bekerja untuk bangsa, bukan bangsa bekerja untuk pasar.
-000-
Ketiga, Indonesia harus naik kelas melalui industrialisasi.
Indonesia tidak boleh selamanya menjadi penjual bahan mentah. Ia harus membuat mobil sendiri, motor sendiri, komputer sendiri, handphone sendiri. Ini mimpi besar: dari eksportir komoditas menjadi negara industri modern.
Dalam sejarah dunia, hampir tidak ada negara maju yang kaya hanya karena menjual bahan mentah. Negara maju lahir ketika mereka mampu mengubah sumber daya menjadi teknologi, manufaktur, dan inovasi bernilai tambah tinggi.
Jepang tidak kaya karena menjual besi mentah. Korea Selatan tidak menjadi raksasa ekonomi karena mengekspor batu bara. Mereka maju karena membangun industri, teknologi, dan kapasitas manusia.
Prabowo tampaknya ingin Indonesia mengikuti jalan itu. Hilirisasi mineral, sovereign wealth fund Danantara, investasi negara, dan pasar domestik besar diposisikan sebagai fondasi industrialisasi baru Indonesia.
Tetapi industrialisasi sejati bukan sekadar membangun pabrik. Ia membutuhkan pendidikan berkualitas, riset, transfer teknologi, disiplin birokrasi, dan kepastian hukum.
Karena itu tantangan terbesar Indonesia bukan hanya membangun industri, tetapi membangun manusia yang mampu mengelola industri modern.
Jika berhasil, Indonesia tidak lagi dikenal sebagai negeri pengekspor bahan mentah, tetapi sebagai bangsa yang mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan teknologi dan peradaban.
-000-
Gagasan “Indonesia kaya tapi bocor” bukan baru muncul dalam pidato ini. Ia sudah menjadi inti pemikiran Prabowo sejak bukunya Paradoks Indonesia, 2017.
Ini negeri yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil.
Dalam pidato 20 Mei 2026, gagasan itu diberi angka. Prabowo menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar USD 436 miliar, tetapi USD 343 miliar mengalir keluar kembali.
Jika dirata-ratakan, USD 343 miliar selama 22 tahun setara sekitar USD 15,6 miliar per tahun. Dengan kurs sekitar Rp17.000 per dolar, itu kira-kira Rp265 triliun per tahun.
Ada pula angka lain yang disebut dalam pemberitaan: potensi kerugian akibat under-invoicing selama 34 tahun mencapai USD 908 miliar, atau sekitar Rp15.400 triliun.
Intinya sama: kebocoran bukan sekadar korupsi kecil. Ia adalah lubang besar dalam struktur ekonomi nasional.
Hilirisasi tanpa transparansi hanya memindahkan rente dari Jakarta ke Beijing, atau negara lain. Laporan Global Financial Integrity 2021 juga mencatat aliran keuangan gelap Indonesia rata-rata USD 10 miliar per tahun.
-000-
Prabowo pun datang dengan jalan keluar dan ikhtiar. Solusi paling radikal dalam pidato itu adalah kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN untuk komoditas strategis.
Prabowo menyebut pemerintah menerbitkan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. Tahap awal mencakup minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy atau paduan besi. BUMN ditunjuk sebagai eksportir tunggal atau fasilitas pemasaran untuk memperkuat pengawasan ekspor.
Keuntungannya jelas. Negara dapat melihat harga sebenarnya. Under-invoicing lebih sulit dilakukan jika ekspor terkonsolidasi dan datanya terpusat.
Penerimaan pajak dan devisa juga dapat meningkat. Jika laba tidak mudah dipindahkan lewat transfer pricing, negara memperoleh bagian lebih adil.
Posisi tawar Indonesia naik. Selama ini produsen komoditas sering lemah karena menjual sendiri-sendiri. Dengan koordinasi negara, Indonesia bisa menjadi price maker, bukan sekadar price taker.
Digitalisasi melalui sistem blockchain dan real-time monitoring wajib diterapkan guna memotong praktik under-pricing. Integrasi data otomatis antar-lembaga akan menutup celah manipulasi harga, memastikan setiap tetes kekayaan alam tercatat dengan akurasi absolut.
Tetapi kebijakan ini hanya akan berhasil jika BUMN yang ditunjuk bersih, profesional, transparan, dan diaudit ketat.
Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap.
Agar ekspor satu pintu berhasil, BUMN penampung wajib diaudit lembaga independen internasional, direksinya dipilih lewat seleksi terbuka berbasis rekam jejak, dan data harga real-time dipublikasikan ke publik.
Hindari penunjukan langsung berbasis loyalitas politik, kerahasiaan kontrak dengan dalih strategis, dan pencampuran fungsi regulator dengan operator dalam satu tubuh kelembagaan.
-000-
Dua buku di bawah ini dapat memperkaya wawasan kita memahami filosofi pembangunan Prabowo Subianto.
Buku pertama, berjudul MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975. Ia ditulis oleh Chalmers Johnson, 1982.
Buku ini menjelaskan bagaimana Jepang bangkit menjadi kekuatan industri dunia bukan hanya karena pasar bebas, tetapi karena negara memiliki visi, birokrasi teknokratik, dan strategi industrial policy yang disiplin.
Chalmers Johnson menunjukkan peran MITI, Ministry of International Trade and Industry, sebagai otak koordinasi industrialisasi Jepang.
Negara tidak mengelola semua perusahaan, tetapi menentukan sektor prioritas, mengarahkan kredit, melindungi industri muda, mendorong ekspor, dan membangun kapasitas teknologi.
Relevansinya dengan pidato Prabowo sangat kuat. Prabowo juga ingin negara memimpin arah ekonomi, terutama dalam SDA, hilirisasi, dan industri strategis.
Tetapi pelajaran Jepang sangat penting: negara kuat saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah negara yang kompeten.
Jepang berhasil karena birokrasi ekonominya relatif meritokratik, disiplin, berorientasi hasil, dan mampu bekerja bersama swasta tanpa sekadar menjadi alat rente.
Jika Indonesia ingin meniru semangat developmental state, tantangannya bukan hanya membuat negara lebih besar, tetapi membuat negara lebih pintar, bersih, dan efektif.
-000-
Buku kedua, Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Penulisnya
Robert Wade, 1990.
Robert Wade membantah pandangan bahwa keajaiban ekonomi Asia Timur semata-mata lahir dari pasar bebas.
Melalui studi Taiwan dan Korea Selatan, ia menunjukkan bahwa negara memainkan peran aktif dalam mengatur pasar, memilih sektor strategis, mengarahkan investasi, mengendalikan kredit, dan memaksa perusahaan domestik menjadi kompetitif secara global.
Buku ini relevan untuk membaca pidato Prabowo karena gagasan utamanya sama: pasar tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah ketika sebuah negara ingin naik kelas.
Namun Wade juga memberi peringatan halus. Intervensi negara berhasil jika disertai disiplin kinerja. Perusahaan yang dibantu negara harus menghasilkan ekspor, teknologi, produktivitas, dan nilai tambah.
Jika hanya diberi proteksi tanpa target, industrial policy berubah menjadi subsidi rente.
Inilah pelajaran terbesar bagi Indonesia. Negara boleh memimpin, tetapi kepemimpinan itu harus diukur dengan hasil: penerimaan naik, industri tumbuh, teknologi berpindah, lapangan kerja membesar, dan rakyat merasakan manfaatnya.
-000-
Jika strategi Prabowo berhasil, Indonesia dapat memasuki babak baru.
Kebocoran devisa mengecil. Penerimaan negara naik. Hilirisasi tidak berhenti pada smelter, tetapi bergerak ke industri teknologi, manufaktur, kendaraan listrik, energi baru, dan produk bernilai tambah tinggi.
Indonesia bisa meniru sebagian keberhasilan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia melalui PETRONAS, atau Norwegia melalui tata kelola minyak dan sovereign wealth fund yang kuat.
Negara tidak lagi hanya menjadi penonton atas kekayaannya sendiri.
Ia menjadi arsitek.
Dalam skenario terbaik, Pasal 33 tidak berhenti sebagai teks konstitusi. Ia menjadi mesin pemerataan: sekolah lebih baik, guru lebih sejahtera, riset lebih kuat, desa lebih produktif, dan industri nasional lebih percaya diri.
-000-
Jika gagal, risikonya besar.
Ekspor satu pintu bisa berubah menjadi monopoli birokratis. BUMN bisa menjadi pusat rente baru. Investor bisa ragu. Swasta bisa kehilangan fleksibilitas.
Harga bisa tidak kompetitif. Tata niaga bisa lambat. Korupsi tidak hilang, hanya berganti seragam.
Banyak negara kaya sumber daya gagal karena mengira kekayaan alam cukup untuk membuat bangsa makmur.
Venezuela adalah contoh paling keras: minyak melimpah, tetapi institusi melemah, ekonomi runtuh, dan rakyat menanggung akibatnya.
Venezuela gagal bukan karena kekurangan minyak. Venezuela gagal karena negara menjadi terlalu kuat, tetapi pengelolaannya lemah dan penuh korupsi.
Perusahaan minyak negara mereka, PDVSA, yang dulu termasuk perusahaan energi terbaik dunia, perlahan rusak karena jabatan lebih diberikan berdasarkan loyalitas politik daripada profesionalisme.
Ekonomi Venezuela juga terlalu bergantung pada minyak dan tidak membangun industri lain. Saat harga minyak dunia jatuh dan sanksi internasional datang, negara kehilangan pemasukan besar.
Produksi minyak merosot, inflasi meledak, rakyat miskin, dan jutaan orang akhirnya meninggalkan negaranya.
Nigeria juga lama bergulat dengan paradoks minyak: kaya energi, tetapi bocor oleh korupsi, konflik, dan tata kelola lemah.
Maka ujian Indonesia bukan sekadar nasionalisme. Ujiannya adalah kapasitas dan kompetensi tata kelola negara.
Negara kuat tanpa integritas menjadi predator. Negara kuat dengan kompetensi menjadi pembangun peradaban.
-000-
Saya membayangkan pidato itu bukan hanya sebagai suara seorang presiden di ruang DPR. Saya membayangkannya sebagai suara yang sudah lama hidup di banyak percakapan rakyat kecil.
Di warung kopi, orang bertanya: mengapa negeri sekaya ini masih sulit membuat hidup layak bagi banyak warganya?
Di desa, petani bertanya: mengapa pupuk selalu menjadi drama tahunan?
Di sekolah, guru bertanya: mengapa mencerdaskan bangsa belum membuat hidup mereka cukup terhormat?
Dan di hati saya sendiri, pertanyaan itu sering datang: jangan-jangan Indonesia bukan kekurangan kekayaan, tetapi kekurangan keberanian untuk menutup lubang-lubang yang membuat kekayaan itu pergi.
Pidato Prabowo menyentuh saraf itu.
Ia bukan hanya bicara APBN. Ia bicara luka lama sebuah bangsa.
-000-
Pidato Prabowo 20 Mei 2026 akan dikenang jika ia tidak berhenti sebagai retorika.
Ia harus menjadi disiplin tata kelola.
Indonesia memang kaya. Tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. SDA tanpa transparansi menjadi santapan elite. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan. Negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya.
Namun jika negara mampu menutup kebocoran, memimpin industrialisasi, menjaga pasar tetap hidup, dan memastikan kekayaan alam menjadi kemakmuran rakyat, maka pidato ini bisa menjadi awal deklarasi ekonomi baru Indonesia.
Bukan ekonomi yang tunduk pada pasar sepenuhnya. Bukan pula ekonomi negara yang membunuh kreativitas.
Tetapi ekonomi republik: pasar bekerja, negara memimpin, rakyat menikmati.
Sebab bangsa besar bukan bangsa yang paling kaya sumber daya, melainkan bangsa yang tak membiarkan kekayaannya bocor dari tangan rakyatnya sendiri.
Integrasi teknologi digital dan penguatan diplomasi hukum internasional menjadi kunci mutlak agar kedaulatan ekonomi ini tidak terisolasi, sekaligus memastikan transparansi penuh yang menutup celah bagi rente birokrasi di setiap lini.
Jika berhasil, Prabowo meletakan fondasi Indonesia baru. Ia pun akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa.*
Jakarta, 22 Mei 2026
-000-
REFERENSI
1. Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford University Press, 1982.
2. Robert Wade, Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton University Press, 1990.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, minyak dan energi, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/1CFYbzHgcM/?mibextid=wwXIfr
