Lumban Suhi Suhi Toruan, mediasumatera.id — Dalam sejumlah perkara hukum yang menarik perhatian masyarakat, istilah amicus curiae atau “sahabat pengadilan” semakin sering diperbincangkan.
Istilah yang berasal dari bahasa Latin tersebut umumnya merujuk pada pihak yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, tetapi menyampaikan pandangan, keterangan, analisis, atau pertimbangan hukum kepada pengadilan terkait persoalan yang sedang diperiksa. Dalam praktik di Indonesia, penyampaian tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme dan tata cara yang bergantung pada jenis perkara, kebijakan pengadilan, serta ketentuan hukum acara yang berlaku.
Konsep ini membuka ruang bagi pihak di luar perkara untuk memberikan perspektif yang dapat membantu pengadilan melihat suatu persoalan secara lebih luas. Namun, penerimaan, bentuk, dan bobot pandangan tersebut tidak selalu diatur secara seragam dalam satu ketentuan umum yang berlaku untuk semua jenis perkara.
Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, amicus curiae dapat menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pencarian keadilan, sepanjang dilakukan secara objektif, relevan, dan tetap menghormati independensi peradilan. Pengajuan pandangan sebagai amicus curiae juga tidak dengan sendirinya berarti pengadilan wajib menerima, memeriksa secara khusus, atau mempertimbangkan seluruh isinya.
Bukan Penggugat, Bukan Tergugat
Hal mendasar yang perlu dipahami adalah kedudukan amicus curiae berbeda dengan para pihak dalam perkara.
Dalam perkara perdata, terdapat penggugat dan tergugat. Dalam perkara pidana terdapat terdakwa dan penuntut umum. Sementara amicus curiae berada di luar struktur para pihak tersebut.
Kehadirannya bukan untuk menggantikan posisi salah satu pihak, bukan pula untuk mengambil alih proses pembuktian ataupun menentukan arah persidangan.
Sebaliknya, amicus curiae dapat menyampaikan perspektif tambahan kepada majelis hakim mengenai persoalan hukum tertentu yang dianggap penting dalam pemeriksaan perkara, apabila penyampaiannya diterima melalui mekanisme yang tersedia atau dianggap sesuai oleh pengadilan.
Dengan demikian, keberadaan amicus curiae dapat memperkaya sudut pandang dalam proses peradilan, khususnya ketika suatu perkara memiliki persoalan hukum yang kompleks atau menyentuh kepentingan yang lebih luas. Namun, hal itu tidak mengubah kedudukan pihak, beban pembuktian, maupun tata cara pemeriksaan yang ditentukan oleh hukum acara.
Mengapa Amicus Curiae Dapat Relevan?
Tidak semua persoalan hukum memiliki konstruksi yang sederhana.
Ada perkara yang menyentuh persoalan hak masyarakat, kepentingan publik, sejarah, lingkungan hidup, kebebasan berekspresi, persoalan konstitusional, maupun persoalan hukum yang penerapannya masih menimbulkan perbedaan pandangan.
Dalam keadaan demikian, perspektif dari pihak di luar perkara yang mempunyai kompetensi, pengalaman, atau perhatian terhadap isu tertentu dapat memberikan bahan tambahan bagi pengadilan, sepanjang relevan dengan perkara dan disampaikan dengan cara yang dapat diterima dalam proses persidangan.
Seorang akademisi, misalnya, dapat memberikan kajian ilmiah mengenai suatu norma hukum. Organisasi masyarakat sipil dapat memberikan perspektif mengenai kepentingan publik. Sementara organisasi atau lembaga yang memiliki kompetensi tertentu dapat memberikan analisis berdasarkan bidang keahliannya.
Namun, pendapat tersebut tetap harus ditempatkan sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai sesuatu yang mengikat majelis hakim. Tidak ada anggapan umum bahwa setiap pengadilan wajib menerima atau menindaklanjuti suatu pengajuan amicus curiae di luar ketentuan atau praktik yang berlaku dalam perkara tersebut.
Apakah Pendapat Amicus Curiae Wajib Diikuti Hakim?
Jawabannya, tidak.
Independensi hakim merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Majelis hakim tetap mempunyai kewenangan untuk menilai fakta, alat bukti, argumentasi para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, pendapat amicus curiae tidak dapat diposisikan sebagai sesuatu yang wajib diterima atau diikuti oleh hakim. Bahkan, pengadilan dapat menilai terlebih dahulu apakah suatu pengajuan berada dalam ruang lingkup dan tata cara yang dapat diterima dalam perkara yang sedang diperiksa.
Nilai utama amicus curiae terletak pada kontribusi pemikiran dan perspektif yang diberikan.
Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah pandangan tersebut relevan, memiliki dasar hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk dipertimbangkan dalam perkara yang sedang diperiksa. Apabila dipandang relevan, pandangan tersebut dapat menjadi salah satu bahan dalam pertimbangan hakim; apabila tidak, hakim tidak terikat untuk mengikutinya.
Dengan kata lain, amicus curiae bukanlah “pihak ketiga” yang mempunyai kewenangan menentukan menang atau kalahnya suatu perkara.
Bukan Sarana untuk Mengintervensi Persidangan
Kehadiran amicus curiae juga tidak boleh dipahami sebagai sarana untuk mengintervensi proses persidangan.
Justru, pengajuan pandangan tersebut idealnya menjadi ruang untuk memberikan informasi, analisis, dan perspektif yang objektif agar pengadilan memiliki bahan pertimbangan yang lebih lengkap, tanpa mengurangi kewenangan hakim atau hak para pihak untuk menyampaikan argumentasi dan bukti.
Karena itu, kualitas suatu amicus curiae sangat ditentukan oleh kualitas argumentasi yang disampaikan.
Argumentasi tersebut idealnya memiliki dasar hukum yang jelas, didukung doktrin atau kajian akademis yang relevan, serta mampu menjelaskan persoalan secara objektif tanpa berubah menjadi pembelaan terhadap salah satu pihak.
Ketika Perkara Menjadi Perhatian Publik
Dalam perkara yang mendapat perhatian masyarakat, keberadaan amicus curiae menjadi semakin relevan untuk diperbincangkan.
Sebab, suatu perkara terkadang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual para pihak, tetapi juga dapat memiliki dimensi sosial, historis, hukum, maupun kepentingan publik yang lebih luas.
Dalam konteks seperti itu, akademisi, organisasi masyarakat, praktisi hukum, maupun lembaga yang memiliki kompetensi tertentu dapat menyampaikan pandangan hukum kepada pengadilan, dengan tetap memperhatikan tata cara dan ruang yang tersedia dalam perkara tersebut.
Namun demikian, popularitas sebuah perkara tidak serta-merta menjadikan setiap orang dapat bertindak sebagai amicus curiae, dan tidak pula menjamin bahwa pengadilan akan menerima atau mempertimbangkan pengajuan tersebut.
Yang jauh lebih penting adalah adanya kontribusi yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Menjaga Jarak dari Kepentingan Para Pihak
Di sinilah pentingnya membedakan antara amicus curiae dengan kuasa hukum.
Kuasa hukum bekerja untuk memperjuangkan kepentingan hukum kliennya. Sementara amicus curiae pada prinsipnya memberikan pandangan kepada pengadilan mengenai persoalan hukum yang dianggap penting dalam perkara, tanpa menjadi wakil atau kuasa dari salah satu pihak.
Oleh sebab itu, pendapat amicus curiae idealnya tidak berubah menjadi pembelaan terselubung terhadap salah satu pihak.
Semakin objektif, berbasis hukum, dan relevan suatu pendapat, semakin besar pula nilai kontribusinya bagi proses pencarian keadilan. Meski demikian, penilaian mengenai objektivitas dan relevansinya tetap berada pada pengadilan.
Yayasan Tarombo Dalihan Natolu Siap Mengajukan Pandangan sebagai Sahabat Pengadilan
Dalam semangat tersebut, Yayasan Tarombo Dalihan Natolu menyatakan kesiapan untuk mengajukan pandangan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, khususnya dengan memberikan perspektif hukum yang objektif terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat.
Pembina Yayasan Tarombo Dalihan Natolu, Dr. drh. Rotua Wendeilyna Simarmata, M.Si., CMed, CPP, CIJ, CPW, menegaskan bahwa yayasan yang dibinanya siap menyampaikan masukan kepada Pengadilan Negeri Balige, sepanjang terdapat ruang, tata cara, dan penerimaan dari pengadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kebutuhan proses peradilan.
Menurutnya, kehadiran amicus curiae bukan untuk berpihak kepada penggugat maupun tergugat, melainkan menawarkan sudut pandang tambahan yang dapat dinilai oleh majelis hakim.
Dalam konteks perkara yang diajukan warga Samosir di Pengadilan Negeri Balige, Yayasan Tarombo Dalihan Natolu memandang penting adanya kajian dan perspektif hukum yang objektif, khususnya apabila perkara tersebut mempunyai dimensi yang lebih luas dan menyangkut kepentingan masyarakat.
Kesiapan tersebut, kata Rotua, bukan dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan hakim ataupun memengaruhi putusan.
Sebaliknya, kontribusi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendorong proses peradilan yang transparan, objektif, dan berorientasi pada pencarian kebenaran serta keadilan, tanpa mengurangi kewenangan pengadilan untuk menentukan apakah pandangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.
Sahabat Pengadilan, Bukan Penentu Putusan
Pada akhirnya, amicus curiae dapat dipahami sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam proses pencarian keadilan.
Ia bukan penggugat, bukan tergugat, bukan terdakwa, bukan penuntut umum, dan bukan pula hakim.
Ia adalah “sahabat pengadilan” yang menawarkan perspektif dari luar perkara, apabila pandangan tersebut disampaikan dan diterima dalam kerangka hukum acara serta praktik pengadilan yang relevan.
Namun keputusan akhir tetap berada dalam kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum, fakta, serta alat bukti yang sah.
Karena itu, apabila Yayasan Tarombo Dalihan Natolu nantinya mengajukan pandangan sebagai amicus curiae dalam suatu perkara di Pengadilan Negeri Balige, kontribusi yang paling penting bukanlah keberpihakan kepada salah satu pihak.
Melainkan menghadirkan argumentasi hukum yang objektif, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab pada akhirnya, tujuan dari proses peradilan bukan sekadar memenangkan suatu pihak, tetapi menemukan dan menegakkan keadilan berdasarkan hukum.
Dan di situlah makna amicus curiae: hadir bukan untuk menentukan putusan, melainkan menawarkan perspektif yang dapat membantu pengadilan melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas dalam perjalanan menemukan keadilan (red)
