Jumat, 29 Maret 2024

5 BUMD Palembang Minim Kontribusi, Kian di Sorot

5 BUMD Palembang Minim Kontribusi, Kian di Sorot

Media Sumatera, Online. Palembang – Di penghujung 2021, komunitas ini menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Palembang dengan mengusung tema “Antara Kebutuhan dan Kinerja Terhadap APBD”. Ke enam komunitas Dusun Demokrasi gelar diskusi sebagai refleksi akhir tahun di Ballrom Hotel Amaris, Jumat (31/12/21).

“Dari 2016, kita setiap awal tahun atau akhir tahun kita mengadakan FGD untuk refleksi dan rencana ke depan, Ini bagian dari komitmen kami sebagai kawan-kawan komunitas grup diskusi dusun demokrasi kami ingin membuat atau menyumbangkan saran dan pemikiran dari hasil diskusi-diskusi seperti ini, terkait apa pun yang mencuat di masyarakat,” terang Ketua Panitia Grup Diskusi Dusun Demokrasi, Darwis.
5 BUMD Palembang Minim Kontribusi, Kian di Sorot
“Dengan Niat Baik, Kami Berbuat Baik, Untuk Kebaikan”
Menurutnya, sebagai pemuda yang tumbuh di kota Palembang tentunya perlu untuk berpartisipasi dalam pembangunan di kota Palembang.
“Kita berkomitmen untuk ikut aktif menyumbangkan saran, pemikiran dan tenaga untuk kemajuan daerah ini dengan cara kita adalah mengumpulkan pakar-pakar untuk membahas persoalan yang ada. Hasilnya akan kita serahkan kepada pemerintah kota Palembang dan DPRD kota Palembang serta pihak terkait dan,”ungkapnya.
5 BUMD Palembang Minim Kontribusi, Kian di Sorot
Dalam menjalankan putaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang, tentu Pemerintah Kota Palembang tidak hanya berpangku pada retribusi pajak yang di kenakan pada kriteria usaha swasta. Oleh sebab itu perlu adanya usaha yang dikelola di bawah institusi Pemkot Palembang.
Pemkot Palembang sendiri di tahun 2021 sudah memiliki 5 BUMD yang ditargetkan menjadi motor untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah kota Palembang, yakni PT. Patralog, PT. SP2J, PDAM Tirta Musi, PT. Perkreditan Rakyat Palembang, dan Perumda Pasar Palembang Jaya.
Namun sayangnya dari ke lima BUMD Palembang belum secara optimal memberikan kontribusi PAD kota Palembang.
Berdasarkan data palembangkota.bps.go.id, sumbangan dari Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah di kota Palembang untuk tahun 2020 hanya sebesar Rp64.553.337.547,79 sementara tahun 2019 sebesar Rp63.549.348.856,97 yang bila dilihat sangat tidak signifikan dengan dana yang telah digelontorkan untuk BUMD tersebut.
Hal ini lah yang kemudian menjadi tolak ukur komunitas grup diskusi Dusun Demokrasi yang mengamati pengelolaan BUMD Palembang belum mampu memberikan kontribusi positif terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah.
PT. SP2J yang paling banyak memiliki unit usaha, di antaranya pengelolaan kapal air KM Putri Kembang Dadar sebagai transportasi wisata air di Sungai Musi, pengoperasian bus rapid transit (BRT) Trans Musi Palembang, mengelola dua rusun, yakni Rusunawa Kertapati dan Rusunawa Kasnariansyah, pengelolaan jaringan gas bumi untuk masyarakat Palembang, bahkan juga memiliki anak perusahaan yakni PT. PLPJ yang bergerak di bidang penyediaan ketenagalistrikan dengan tenaga gas.
“Tata kelola koorperasinya itu harus diubah, artinya masing-masing mempunyai peranan dimana pemegang saham, komisaris, direksi itu harus duduk bareng, arah strateginya mau dibawa kemana, seperti SP2J itu menjadi masalah karena core bisnisnya tidak jelas,” Ungkap pengamat kebijakan publik, MH Thamrin.
Hal itulah yang menurut MH Thamrin yang menjadi problematika PT SP2J karena terlalu banyak core bisinis, yang akhirnya tidak secara optimal memberikan deviden pendapatan terhadap kota Palembang.
Salah satunya adalah bisnis transportasi yang dikelola PT SP2J yakni BRT Trans Musi Palembang yang hingga kini belum optimal, pasalnya belum terintegrasi penuh sebagai moda transportasi bus dalam kota.
“Bisa saja misalnya karena SP2J tidak dibebani tanggung jawab infrastruktur, fasilitas halte, menjadi tanggung jawab pemerintah kota, ya tidak apa-apa, yang terpenting mereka mengobrol berdua (PT SP2J dan Pemkot Palembang) jangan sampai tidak termanfaatkan,” katanya.
“Makanya mereka yang namanya transportasi perkotaan jaringan transportasi itu harus jelas gitu kan. Termasuk titik-titik pemberhentian,” ungkapnya.
Lain halnya dengan PDAM Tirta Musi yang dalam catatan MH Thamrin, dalam pelayanan jaringan air bersih sudah cukup baik, namun terkait jangkauan pasokan air bersih di kota Palembang dengan peningkatan jumlah permukiman atau coverage harus terus berkoordinasi dengan Pemkot Palembang.
“Persoalan dalam PDAM Ini kan adalah upaya upaya untuk mengejar coverage, Itu kan dia berkejaran dengan pertumbuhan pemukiman. Sehingga lagi-lagi harus ada koordinasi antara pemerintah kota. Jangan sampai PDAM menetapkan seratus persen tercover, sekian unit tapi terjadi pertumbuhan kawasan-kawasan baru, yang kapasitas PDAM itu enggak mampu lagi mengejar yang akhirnya dinilai terjadi kelangkaan,” ungkapnya.
Baca Juga :  AGUPENA Riau Lahir Dimasa Pandemi, Jadi Organisasi Guru Penulis Termuda di Bumi Lancang Kuning