BENGKULU, mediasumatera.id – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menemui Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, yang salah satunya membahas konektivitas daerah guna mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat lintas wilayah.
“Selain mempererat hubungan antarprovinsi, pertemuan juga dimanfaatkan untuk membahas sejumlah isu strategis mulai dari konektivitas daerah hingga penataan angkutan batu bara agar lebih tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” kata Helmi di Bengkulu, Sabtu.
Masih terkait konektivitas dan angkutan batu bara, kedua gubernur, yang bertemu di Palembang, Sumsel, Jumat (24/4/2026), juga mendorong adanya penyediaan jalan khusus bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sebagai solusi jangka panjang.
“Kita ingin ada solusi bersama, khususnya terkait angkutan batu bara agar lebih tertib dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” kata Helmi.
Selain jalan khusus angkutan batu bara, jalan tol Bengkulu menuju Sumatera Selatan saat ini lanjutan pembangunannya juga telah masuk proyek strategis nasional.
Pembangunan tol baru terealisasi seksi I yakni dari Kota Bengkulu hingga Kabupaten Bengkulu Tengah, sementara pembangunan tol seksi II dan III hingga terhubung dengan Tol Trans Sumatera belum terealisasi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Bengkulu Mian telah mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy di Kantor Gubernur Bengkulu.
Beberapa isu Infrastruktur seperti lanjutan pembangunan tol serta pembangunan kereta api menuju Sumatera Selatan juga turut dibahas.
Pemerintah Provinsi Bengkulu mengharapkan pembangunan tersebut dapat segera terealisasi, sehingga dapat membuka konektivitas antardaerah dan tentunya mengakselerasi perekonomian Bengkulu berputar lebih cepat.
Menteri Rachmat, menjelaskan terkait pembangunan tersebut perlu adanya pembahasan lebih lanjut.
Pemerintah pusat, kata dia, terus memberikan perhatian kepada daerah serta tentang kemajuan daerah.
Saat ini, pemerintah pusat fokus pada pembangunan sumber daya manusia baik dari sektor gizi, kesehatan dan pendidikan. Pemerintah, kata dia, juga memperhatikan kebutuhan infrastruktur penting daerah.(*/rel)
