OGANILIR, mediasumtera.id – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak layak, pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta, hingga banyaknya lampu jalan yang mati atau redup.
Sorotan tersebut disampaikan di sela-sela rapat paripurna DPRD Ogan Ilir dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2026, Rabu 11 Maret 2026.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ogan Ilir, Amir Hamzah, menyoroti program MBG yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat di media sosial.
Ia mengatakan keluhan tersebut bahkan memicu aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor Bupati Ogan Ilir beberapa waktu lalu.
Menurut Amir Hamzah, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan menu MBG namun dinilai tidak layak harus segera dievaluasi secara serius.
Ia menegaskan apabila ditemukan pelanggaran, maka operasional dapur tersebut sebaiknya dihentikan sementara bahkan dicabut izinnya.
“Banyak keluhan masyarakat terkait menu MBG yang tidak layak. Kami meminta agar dapur SPPG yang memberikan pelayanan tidak sesuai standar segera dihentikan atau dicabut izinnya,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Ogan Ilir dari Fraksi NasDem, Basri M Zahri, menyoroti pengelolaan dana CSR dari perusahaan swasta yang dinilai belum tertata dengan baik.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir merapikan forum CSR serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya.
Basri mengatakan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan forum CSR dan perusahaan swasta masih kurang optimal.
Ia menegaskan jangan sampai ada perusahaan yang tidak menyalurkan kewajiban CSR kepada masyarakat Ogan Ilir.
“Jangan sampai ada perusahaan yang tidak menyalurkan CSR. Kami meminta pengurus forum CSR lebih aktif dan transparan, karena dana tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah seperti jalan dan sekolah,” ujarnya.
Ia menambahkan, sesuai ketentuan, perusahaan memiliki kewajiban menyalurkan CSR sekitar 1 hingga 4 persen dari keuntungan perusahaan.
Dana tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang belum tercover oleh APBD.
Sorotan lain datang dari anggota DPRD Ogan Ilir dari Fraksi Gerindra dan PKS. Eko dari partai PKS , menjelaskan kondisi lampu jalan di sejumlah wilayah yang banyak mati maupun redup.
Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan pada malam hari.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani menjelaskan bahwa terkait program MBG sebelumnya memang sempat terjadi aksi demonstrasi mahasiswa dari GMNI di Kantor Bupati Ogan Ilir.
Saat itu para mahasiswa diterima langsung oleh Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar.
Menurut Ardani, tuntutan mahasiswa tersebut berkaitan dengan pelayanan dapur SPPG yang dinilai tidak sesuai standar.
Namun ia menjelaskan bahwa pengelolaan program MBG memiliki mekanisme khusus karena berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami menampung aspirasi mahasiswa dan akan mengoordinasikannya dengan pihak yang berwenang. Pemkab Ogan Ilir juga telah membentuk satgas untuk memastikan program MBG berjalan sesuai harapan masyarakat,” jelas Ardani.
Selain itu, terkait pengelolaan CSR perusahaan, Pemkab Ogan Ilir berkomitmen untuk merapikan sistem pengelolaan dan koordinasi agar kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah dapat lebih maksimal.
“Selama ini CSR sudah berjalan, namun memang belum maksimal. Ke depan akan kita rapikan sesuai aturan agar perusahaan di Ogan Ilir dapat menyalurkan kewajibannya untuk pembangunan daerah sesuai ketentuan yang ada,” katanya.
Ardani juga menambahkan bahwa beberapa kegiatan seperti pasar murah yang baru-baru ini digelar merupakan salah satu bentuk kontribusi CSR perusahaan bagi masyarakat.
Sementara itu terkait lampu jalan.
