Minggu, 4 Oktober 2020 13:31 WIB

FBI Menolak Keras OMNIBUS LAW, Tidak Melakukan Demo Dan Mogok Kerja Nasional

Oleh : | Editor : Junaidi Hutauruk
Dibaca :835 kali dibaca | Durasi baca : 2 Menit

MEDIASUMATERA.ID – BANYUASIN : Mengingat apa yang pernah di katakan oleh Presiden Joko Widodo, menginstruksikan aparat keamanan melakukan langkah proporsional menyikapi rencana aksi massa yang masih akan digelar di berbagai daerah.  Presiden pun memanggil sejumlah menterinya ke Istana untuk membahas masalah keamanan. Kapolda dan Pangdam jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional,” ujar Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko di Kompleks Istana Presiden. Saat ini Presiden mendengarkan dan terus mengikuti berbagai pandangan publik terkait rencana revisi undang-undang. Hal ini pun juga dibahas dalam pertemuan dengan para pimpinan DPR di Istana. Jakarta, Senin (23/9/2019). Beberapa pekan yang lalu.

Hal demikian disambut baik oleh Serikat Buruh/Pekerja yang menamakan dirinya Federasi Buruh Indonesia (FBI). Heriadi, SH, yang merupakan Sekretaris DPC FBI Banyuasin. Menangapi Agenda mogok Nasional DPC FBI Banyuasin dan telah berkoordinasi dengan DPW FBI Maupun DPP FBI Maka dengan demikian kami tidak akan demo.

FBI Menolak Keras OMNIBUS LAW, Tidak Melakukan Demo Dan Mogok Kerja NasionalHeriadi, S.H, mengatakan dengan tegas FBI tetap menolak keras OMIBUS LAW, tapi tidak akan melakukan mogok kerja atau demo turun kejalan,” Kita tetap menolak OMIBUS LAW cipta lapangan kerja, ketika itu menghilangkan atau tidak mengakomodir aturan tentang ketenagakerjaan yang tertuang dalam undang-undang No.13 Tahun 2003,”Tegasnya (3-10-2020)

Ia menambahkan, pada dasarnya Federasi Buruh Indonesia menyambut baik semua kebijakan atau aturan yang dimana aturan tersebut berpihak pada kesejahteraan dan kepastian hukum tetap pada Pekerja/Buruh. Kami sepakat dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan daya saing dan harga jual yang tinggi, serta mempermudah Obesitas Regulasi, tetapi status hubungan kerja butuh juga kepastian hukum nya. Katanya.

Menurut Heriadi, S.H, undang-undang nomor. 13 Tahun 2003 lebih menjamin dan menjadi tolak ukur dalam pembahasan OMNIBUS LAW cipta lapangan kerja. Ia juga mengatakan jika memang akan ada revisi atau perbaruan undang-undang itu harus lebih baik dari yang sebelumnya, bukan malah menghilangkan atau mengkerdilkan undang-undang sebelumnya yang sudah baik, yang mana itu harus berpihak pada pekerja/buruh.ungkapnya saat wawancara melalui WA.

Baca Juga :  Ketua DPRD Sumsel Hj R.A Anita Noeringhati SH, MH., Support Rencana Pembangunan Kampus IPDN Sumatera Selatan

FBI Menolak Keras OMNIBUS LAW, Tidak Melakukan Demo Dan Mogok Kerja NasionalSekali lagi saya selaku sekretaris DPC FBI Banyuasin beserta anggota menyatakan tidak akan mogok kerja, demo ataupun  turun ke jalan, salah satu pertimbangan adalah pandemi ovid-19 yang belum juga usai, mengganggu stabilitas keamanan yang berdampak pada semua produksi perusahaan dan ekonomi Nasional. Menurut saya bentuk penolakan Buruh terhadap OMNIBUS  Law bukan hanya bisa dilihat dari sisi atau sebatas aksi dan mogok kerja, namun sikap tegas kami dalam hal ini Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin akan membuat surat penolakan secara resmi dan akan dismapaikan langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. JOKO WIDODO. (rilis)

Sumber ; DPC FBI BANYUASIN

 

Komentar

News Feed