Media Sumatera, Online – Ada yang menarik ketika Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membuat road map (peta jalan) terpadu bagaimana peranan BUMN dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang rencananya akan mulai diresmikan pada 2024 mendatang. Menurutnya, road map tersebut penting untuk melihat sejauh mana BUMN berperan dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur tersebut. Hal ini disampaikan oleh Evita Nursanty dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).
Beberapa hal memang telah dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir melalui sejumlah BUMN dalam rangka mendukung program pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kalau saya berpedoman bahwa Erick Thohir akan siap sedia apabila ada tugas khusus yang diperintahkan Presiden Jokowi terkait IKN.
Menteri BUMN Erick Thohir juga pernah mengatakan bahwa Ibu Kota Negara Nusantara bisa jadi motor pertumbuhan ekonomi baru dan menyebut keberadaan IKN ini jadi peluang yang bisa dimanfaatkan. Ini diselaraskan dengan berbagai program BUMN dalam pembangunan IKN. Mulai dari DAMRI dengan membuka rute Balikpapan – IKN dan mengerahkan armada bus sebanyak 15 unit. Pengoperasian armada ini telah berlangsung sejak 1 November 2022. Lalu kemudian ada juga rencana untuk membuat BUMN Tower yang berdiri di atas lahan seluas lebih dari 20.000 meter persegi bersama elemen lain seperti hotel, community center, masjid, retail, museum, pusat budaya, dan lain-lain.
Sejumlah BUMN karya juga berpacu menggarap proyek Ibu Kota Negara Nusantara di antaranya PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT Hutama Karya (Persero) atau HK.
Juga mengerjakan berbagai kerja bersama dengan investor luar seperti pertemuan investor dari Uni Emirat Arab yang bakal bergabung untuk mendanai Ibu Kota Nusantara (IKN) di Hotel Emirates Palace, Abu Dhabi, kedua menggarap soonicorn atau unicorn agar berinvestasi lewat Merah Putih Fund dengan syarat foundernya orang Indonesia, perusahaan harus beroperasi di Indonesia dan bayar pajak di Indonesia, dan tentunya diprioritaskan untuk go public di Indonesia karena konsep IKN akan lebih friendly ke investasi fintech, ketiga melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) yang bertugas menggandeng investor strategis dengan maksud mengurangi ketergantungan pembangunan infrastruktur dari APBN, juga mengurangi risiko Pemerintah dan menciptakan Good Corporate Governance (GCG) yang lebih baik di proyek strategis Nasional dan keempat menawarkan peluang investasi kepada para CEO dari perusahaan-perusahaan global yang disampaikan dalam perhelatan The 20th Forbes Global CEO Conference di Singapura.
Saya yakin bahwa Roadmap BUMN sedang disiapkan untuk IKN. Menteri BUMN Erick Thohir orang yang pekerja keras dan selalu bekerja sesuai dengan program untuk mencapai target. Bisa saja melalui rencana Pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembentukan BUMN Khusus IKN ini akan masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang masih digodok.
Tentunya harus sejalan juga dengan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menginginkan adanya pemisahan antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnis Indonesia. Saya masih ingat kata-kata Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan “Kita tidak boleh berhenti bertransformasi, berinovasi, dan efisiensi, kita harus membuat terobosan-terobosan”.
