PANGKALPINANG, mediasumatera.id — Upaya penguatan ekonomi berbasis kerakyatan terus digaungkan di berbagai daerah. Di Pangkalpinang, Calon Wakil Wali Kota Noor Ishmatuddin meluncurkan program strategis yang menargetkan pembentukan 1.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru dalam dua tahun mendatang. Program ini akan dilaksanakan melalui pendekatan pelatihan, pendampingan usaha, serta bantuan modal produktif.
Fokusnya adalah memberdayakan pemuda, ibu rumah tangga, dan pelaku usaha informal yang memiliki potensi untuk berkembang namun belum memiliki akses pelatihan dan permodalan.
“Kita tidak bisa terus berharap pada sektor-sektor besar. Justru sektor kecil dan menengah inilah yang selama ini menopang ekonomi kita secara nyata. Melalui program ini, kami ingin menciptakan UMKM yang bukan hanya bertahan, tetapi tumbuh secara berkelanjutan, kita ingin UMKM naik kelas” ujar Noor.
Program ini akan dijalankan secara bertahap di seluruh kecamatan di Kota Pangkalpinang, dengan skema pelatihan selama tiga sampai empat bulan yang mencakup manajemen usaha, pemasaran digital, dan pembukuan sederhana. Peserta yang lolos seleksi akan menerima bantuan modal awal sebesar Rp2 juta hingga Rp10 juta, disesuaikan dengan rencana usaha yang diajukan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 26.235 unit UMKM di kota tersebut, Namun sebagian besar masih beroperasi di sektor informal dengan produktivitas terbatas dan keterbatasan akses teknologi.
Sementara itu, secara nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melaporkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun hanya sebagian kecil dari UMKM tersebut yang terhubung dengan ekosistem pembiayaan formal maupun pasar digital. Melihat realitas ini, Noor menegaskan pentingnya peran pemerintah kota dalam membangun ekosistem usaha yang terintegrasi. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari koperasi, BUMDes, lembaga keuangan mikro, hingga sektor swasta, agar proses pendampingan tidak berhenti pada pelatihan dan bantuan modal semata.
“Kalau kita bisa wujudkan 1.000 UMKM baru dan masing-masing menyerap dua hingga tiga tenaga kerja, itu berarti kita sedang membuka sampai 3.000 peluang kerja baru. Ini bukan sekadar janji, tapi rencana berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Program ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang berharap adanya pembinaan dan akses pembiayaan yang lebih merata. Sejumlah komunitas pengusaha muda dan koperasi lokal menyatakan siap berkolaborasi dalam implementasi program tersebut.(*)
