Jumat, 11 Juni 2021 19:57 WIB

Pemuda Batak Bersatu Sumsel Mendukung Rencana Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Alang-alang Lebar Palembang

Oleh : | Editor : Junaidi Hutauruk
Dibaca :873 kali dibaca | Durasi baca : 2 Menit

MEDIASUMATERA.ID-PALEMBANG : Pemuda Batak Bersatu melalui Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Selatan mendukung Pemerintah Kota dalam merekomendasikan ijin pembangunan tempat beribadah, rumah ibadah apapun itu selagi semua prosudur dan perijinan nya sudah lengkap sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia. (Jum’at, 11 Juni 2021).

Sebelumnya beredar di media online, Dalam Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Palembang Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 yang lalu, Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PKS membacakan Pandangan umum terkait rencana pendirian rumah ibadah bagi umat Kristen, pendirian rumah ibadah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang beralamat di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar (AAL).

Pemuda Batak Bersatu Sumsel Mendukung Rencana Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Alang-alang Lebar Palembang

Menurut Idrus Ropik Anggota DPRD kota Palembang dari Fraksi PKS, bahwa rencana pendirian rumah ibadah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tersebut ditengah pemukiman warga, dan dianggap tidak sesuai dengan syarat, sehingga warga sekitar menolak rencana pembangunan rumah ibadah tersebut, atas dasar itu ia mendesak walikota agar bersikap tegas terkait rencana pendirian rumah ibadah HKBP tersebut, agar tidak terjadi polemik bagi masyarakat yang dikutip dari Ampera.co”

Hotniel Simorangkir, S. Kom., Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu (PBB) Sumsel mengatakan, Negara Republik Indonesia ini merupakan suatu Negara yang berazaskan Pancasila, yang dimana dalam sila yang pertama berisikan “Ketuhanan yang maha esa”.
Hak bangsa dalam memeluk agama dan beribadah dilindungi oleh Undang-undang 1945. Pasal 28E jelas mengatakan hal tersebut, dan pasal 29 ayat 1 dan 2 undang undang 1945 yang menegaskan tentang itu. Ungkapnya.

Hotniel Simorangkir, S. Kom., Ketua DPD PBB Sumsel menambahkan, kami sangat menyayangkan pandangan umum dari anggota Fraksi PKS DPRD Kota Palembang Idrus Rofik yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dan meminta pemerintah Kota Palembang untuk bersikap tegas dalam pemberian ijin pembangunan rumah ibadah HKBP di Kelurahan Talang Kelapa kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. Katanya.

Baca Juga :  Sekolah Yang Melaksanakan PTM, Harus Ada Surat Pernyataan Izin dari Orang Tua Siswa, Ketua PJPP Sumsel : Hal Itu Kurang Pas

Sementara fakta dilokasi rencana pembangunan rumah Ibadah HKBP itu jauh dari pemukiman masyarakat, dan masih terlihat seperti hutan. Jadi saya berpesan ke pada siapa pun, sebelum memberikan statement lihat dulu fakta dilapangkan, apalagi ini masalah rumah ibadah.bebernya.

Pemuda Batak Bersatu Sumsel Mendukung Rencana Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Alang-alang Lebar Palembang
Hotniel Simorangkir, S. Kom., Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu (PBB) Sumsel

“Kami dari DPD Pemuda Batak Bersatu Sumatera Selatan mendukung rencana pendirian rumah ibadah HKBP selama itu dilakukan sesuai prosudur, sesuai dengan aturan, dan kelengkapan seluruh persyaratannya, dan apalagi pembahasan SKB 2 MENTERI NO. 8 DAN 9 THN 2006 sudah dilakukan. Jadi jika semua sudah sesuai dengan prosudur, tidak ada alasan bagi Pemerintah Kota Palembang untuk tidak memberikan rekomendasi pembangunan rumah ibadah HKBP yang rencananya akan dibangun di Kelurahan Talang Kelapa Kec. Alang-alang lebar palembang”.

Kami juga tidak ingin mendukung suatu rencana pembangunan rumah ibadah apapun itu jika prosudur dan perijinannya tidak dilengkapi, karena itu akan menimbulkan kericuhan dimasyarakat. Tegasnya.

Harapan kami dari DPD PBB Sumsel agar Pemerintah Kota mengambil suatu langkah, alangkah baiknya Pemerintah kota Palembang untuk memanggil Ketua- ketua forum lintas agama dan dikumpulkan untuk meminta pendapat dari mereka atas pendirian rumah ibadah HKBP tersebut,”paparnya. Jangan sampai pemerintah Kota Palembang dipolitisi oleh oknum yang mencoba mengatasnamakan masyarakat untuk kepentingan pribadi ataupun Politik.(Red).

Komentar

News Feed