Media Sumatera, Online. Palembang – Mantan Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra terkejut mendengar kabar penyetopan moda transportasi massal, BRT Transmusi di kota Palembang baru-baru ini.
Kepada Kantor Berita mediasumatera.id, Eddy mengungkapkan kekecewaannya. Dia meyakini bahwa saat ini transportasi massal di kota Palembang tidak dikelola secara profesional oleh PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT SP2J).
“Makanya jangan sembarangan pilih orang. Jangan basing! Carilah yang mampu. Kalau perlu lelang di koran, banyak orang pintar yang sanggup benahi Transmusi ini. Cari Direktur yang paham, yang pakam, jangan seperti sekarang, nol!”cetusnya.
Sebagai penggagas Transmusi, politisi Gerindra ini geram dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dia menceritakan perjuangan di masa awal untuk menghadirkan transportasi bagi masyarakat.
“Dulu itu, setelah diberikan mobil, mereka (PT SP2J) cari sendiri untuk gaji, operasional dan sebagainya. Mereka aktif dan kreatif cari penghasilan. Jadi tidak perlu lagi diberikan subsidi,” ungkap Eddy.
Menurutnya, PT SP2J harus bisa memaksimalkan pemasukkan dari penumpang. Diantaranya dengan memanfaatkan jalur ‘gemuk’ seperti koridor Alang Alang Lebar-Jakabaring. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk minta subsidi.
Hal yang terpenting yang perlu dilakukan saat ini, sambung Eddy, adalah perombakan secara menyeluruh pada jajaran Direksi PT SP2J. Hal ini harus didukung pula dengan Pemkot Palembang yang juga harus berorientasi untuk melayani masyarakat secara maksimal.
“(Manajemen PT SP2J) Diganti yang profesional, itu dulu diberesin. Baru kita bicara pengembangan usaha yang lain. Sekarang misalkan diserahkan ke swasta, pasti jalan itu. (Sebab) dulu kita mampu, kok (pemerintah) sekarang tidak bisa?” tanya Eddy.
Terkait rencana Pemkot Palembang yang akan meleburkan pengelolaan BRT Transmusi dari PT SP2J ke PT Transmusi Palembang Jaya (PT TMPJ) yang disubsidi Kemenhub, Eddy menolak.
“Kalaupun mau dialihkan, ya operasional (BRT Transmusi) jangan disetop. Jangan mengorbankan masyarakat. Kalau lihat Buy The Service (PT TMPJ) itu lebih baik, ya karena disubsidi juga, bukan karena cari (penumpang) sendiri. Intinya tidak dikelola dengan profesional, itu masalahnya,” cetus Eddy.
Fakta Pendukung Pernyataan Eddy Santana
Pernyataan Mantan Wali Kota Palembang, Eddy Santana mengenai pengelolaan Transmusi yang tidak profesional terlihat dari pencabutan subsidi operasional angkutan massal tersebut. Sebab, pencabutan subsidi tersebut merupakan imbas dari tidak terpenuhinya persyaratan dalam Peraturan Mendagri (Pemendagri) nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Padahal, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palembang, anggaran subsidi Transmusi telah disetujui sebesar Rp12 miliar. Seharusnya, jika perusahaan maupun Dinas Perhubungan Palembang lebih tanggap dan siap dalam menyikapi aturan tersebut, subsidi untuk Transmusi bisa saja tetap berjalan.
“Setelah kami rapat baru mengetahui jika penganggaran ini terkendala aturan,” kata Ketua DPRD Palembang, Zainal Abidin.
Zainal berharap ada koordinasi yang baik antara SP2J, BPKAD, dan Dishub Palembang sehingga subsidi ini dapat dicairkan pada APBD perubahan mendatang.
“Saya harap transmusi ini tidak dihilangkan karena bus ini merupakan angkutan transportasi massal yang dibutuhkan masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Palembang, Zulkarnain menambahkan ada beberapa persyaratan yang masih perlu dilengkapi kembali agar subsidi ini dapat dianggarkan. Barulah, pihaknya akan mengajukan dengan Kemendagri untuk ditinjau kembali. Meski demikian, untuk sementara solusi yang paling baik yaitu menganggarkannya kembali pada APBD Perubahan.
“Tapi kami akan ajukan berdasarkan hasil rapat ini dan dikonsultasikan kembali dengan Kemendagri untuk memilih opsi yang baik,” tutupnya.
Kemenhub Setop Sementara Program But The Service
Strategi Pemkot Palembang yang akan melebur BRT Transmusi dengan program Buy The Service dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sepertinya tak akan berjalan mulus. Pasalnya, Kemenhub melakukan penghentian sementara program tersebut terhitung Sabtu, (1/1/2022).
Hal ini diungkapkan Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub Budi Setiyadi di Jakarta, Selasa (4/1/2022).
“Ada perubahan skema lelang dari lelang umum ke e katalog. Rencananya kami hentikan selama sebulan kedepan,” kata Budi.
Hanya saja, anggaran untuk program tersebut tidak bakal dihapus. Malahan, dengan skema yang baru, pembelian akan dilakukan secara multiyears. “Saat ini akan dihentikan sementara, tapi nanti akan segera beroperasi kembali,” ucapnya.
Di Palembang, program BTS Teman Bus dikelola oleh PT Transmusi Palembang Jaya (TMPJ). Saat ini, ada sebanyak 66 unit Teman Bus yang beroperasi di empat koridor yakni Alang- Alang Lebar- Dempo, Sako- Asrama Haji, Jakabaring- Plaju dan Alang-Alang Lebar- Talang Jambe.
Operasional Teman Bus di Palembang tidak dihentikan. Meskipun Kemenhub telah mengeluarkan aturan baru. “Jadi untuk subsidi dan operasionalnya itu masih berjalan, layanan publik berupa cashless juga masih ada. Malah jumlah penumpangnya semakin meningkat,” kata Direktur PT Trans Musi Jaya, Anthony Rais.
Terkait rencana peleburan BRT Transmusi ke program Teman Bus, Anthony menerangkan, jika keputusan tersebut tidak bisa langsung direalisasikan begitu saja. “Ya kita masih menunggu hasil dari prosesnya, tapi kalau untuk gabung, kan gak bisa sembarangan. Apalagi kita swasta,” bebernya.
Sebelumnya, Kadishub Palembang, Aprizal Hasyim mengatakan, pengelolaan Transmusi pasca pencabutan subsidi nantinya akan diusulkan untuk dilebur ke program BTS Kemenhub yakni Teman Bus. Dia menjelaskan, saat ini ada total 100 bus yang ada di Kota Palembang.
Rinciannya 65 bus milik BTS yang dikelola anak perusahaan SP2J yaitu Trans Musi Palembang Jaya (TMPJ) yang semuanya subsidi dari Kemenhub sebesar Rp50 miliar. Sedangkan 35 bus milik BRT Transmusi dikelola oleh SP2J. Sedangkan, sisanya lima menjadi cadangan di BTS.
“30 bus BRT Transmusi inilah nantinya akan direrouting untuk digabungkan seluruh jalurnya tahun ini. Jadi mungkin dari tujuh koridor itu akan dilebur menjadi lima atau enam koridor,” terangnya.
Targetnya, peleburan bisa dilakukan sebelum APBD Perubahan. Namun, Pemkot Palembang sendiri belum pengajuan tersebut bisa disetujui Kemenhub.
