Jakarta, mediasumatera.id – Koordinator Wilayah Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Gandi Parapat mengingatkan masyarakat untuk tidak lemah atas berbagai siasat dinasti politik yang memecah bangsa hingga budaya Indonesia di akhir jabatannya.
Hal tersebut kata Gandi Parapat bisa dilihat dari kegaduhan soal ributnya para anggota DPR RI masalah revisi Undang-Undang Pilkada, soal digantinya masalah jumlah kursi 20% agar bisa mengusung calon kepala daerah hingga dipersoalkannya batas usia calon kepala daerah.
“Meski batal, tapi sudah ribut. Kalau tidak ribut mana mungkin dibatalkan. Kenapa waktu Gibran mencalonkan putusan MK langsung diakomodir. Sementara waktu mau pilkada putusan MK kok dipersoalkan. Apa karena Kaesang,” sindirnya keras, Jumat (23/8/2024) siang di Jakarta.
Selain itu, hal memalukan lainnya adalah soal kontrasepsi yang akan dibagi kepada para siswa, guna mencegah kehamilan. Hal ini sama saja menyuruh generasi muda bebas melakukan hubungan intim.
“Rusak kali sudah. Mengapa kita diam. Sebelum ribut seperti sekarang, saya sejak dulu di berbagai sudah menyatakan kita harus lawan rezim ini karena telah merusak budaya, memecah belah bangsa,” tegasnya.
Gandi Parapat juga berasumsi, jika persoalan-persoalan yang diciptakan ini sebagai bentuk menggagalkan pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
” Kami melihat ada keinginan menggagalkan pelantikan Prabowo menjadi presiden, karena tahu Prabowo itu tidak bisa disetel oleh siapapun kecuali Konstitusi dan UUD 45, walaupun berlapis peraturan yang dibuat presiden Jokowi, seperti peraturan menerima tamu,”
Diingatkan Gandi Parapat, jika hal ini dibiarkan maka cita-cita luhur kemerdekaan yang telah diperjuangkan para orang tua terdahulu akan tercemar.
