Medan, mediasumatera.id-“Hidup Jokowi”, ternyata ungkapan Prabowo sangat tepat. Kami juga menilai Jokowi jauh lebih berbobot dibanding Prabowo.
Kami harapkan Jokowi bisa Presiden lagi untuk melanjutkan IKN, Kereta Api Cepat dan yang lain.
Hal tersebut dikemukakan Kordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat
saat ditanya
bagaimana dengan penangkapan Dr Tifa dan Roy oleh Polisi dan menyerahkan ke Jaksa.
“Dalam hal-hal seperti itulah banyak kali yang pintar yang tidak perlu kami bahas. Mungkin mereka berharap agar tidak sampai ke PN. Yang penting Polisi sudah menyerahkan ke Jaksa, akan segera diadili”, ujar Gandi Parapat, Senin (29/6/2026).
Gandi Parapat pun berharap agar semua pihak mendukung Pengadilan, tidak perlu berpolimik masalah penangkapan Roy dan Tifa.
“Kami sudah ingatkan agar tidak adalagi yang mempengaruhi Jokowi masalah ijazahnya. Mari kita dukung Jokowi agar tidak terjebak oleh kepentingan siapa saja”, sebutnya.
“Apabila pak Jokowi terpengaruh, pasti Jokowi bimbang dan ragu apa langkahnya menyelesaikan masalah tersebut”, tambahnya.
Gandi melanjutkan, dalam persidangan Jokowi dengan Tifa-Roy, Prabowo harus mengawal Jokowi dan menjauhkan dari orang maupun kelompok pengacau agar tercapai tujuan Jokowi menyelesaikan masalah Ijazah melalui PN. Jadi Prabowo harus menjamin kelancaran persidangan tersebut.
“Prabowo/presiden harus menjamin keamanan Jokowi melawan Roy dan Tifa dalam persidangan”, kata Gandi.
Korwil PMPHI Sumut itu juga menyebut, setelah selesai masalah ijazah, Jokowi dipastikan lebih linca membesarkan PSI.
Masalah yang membujuk damai Dr Tifa dan Roy, kata Gandi, hal itu tidak mungkin muncul dari keinginan Jokowi. Karena Jokowi pasti ingin menyelesaikan masalah ijazahnya di Pengadilan dengan bukti telah mengadukan Tifa dan Roy.
Bagaimana dengan issu yang baru, ijazah Jokowi hilang?, Gandi menyebut hal seperti itulah yang menyesatkan yang tidak menginginkan NKRI tidak aman. Karena amanya suatu negara ada kepastian hukum.
“Jadi kami berseruh agar seluruh masyarakat mendukung Jaksa, Hakim agar tidak main-main dalam menyelesaikan kasus Ijazah tersebut. Apalagi hakim yang diharapkan Prabowo menambah gaji yang luar biasa, karena hakim yang mulia”, katanya.
“Jangan kita bandingkan gaji guru honorer Rp 300 ribu atau 600 ribu per bulan walaupun mereka sama-sama mulia. Kemuliaan guru, memanusiakan manusia, orang yang tidak tau membaca menjadi tau, orang yang tidak bermoral menjadi bermoral”.
“Jadi kalaupun guru yang honor tersebut dianggap hina oleh penguasa, namun kami tetap menerima guru itu mulia, pahlawan tanpa jasa”.
Kepada guru, terutama honorer Gandi Parapat mengajak mari berdoa agar Prabowo Presiden tidak lalai terhadap jasa guru, walaupun guru tidak menuntut balas jasa.**
