OGAN ILIR, mediasumatera.id – Jumat (5/6/2026) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskkperta) Kabupaten Ogan Ilir, Deddy Setiawan, S.H., M.M., menegaskan bahwa program strategis nasional Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak gagal, meskipun dari target 3.000 hektar, masih tersisa sekitar 1.100 hektar yang belum terlaksana. Anggaran program ini bersumber dari APBN sebesar Rp35 juta per hektar.
Saat dikonfirmasi awak media di kantor Dinas Pertanian Ogan Ilir, Deddy menjelaskan bahwa istilah “gagal” tidak tepat digunakan untuk kondisi tersebut. Menurutnya, kendala utamanya adalah faktor alam, di mana debit air masih terlalu tinggi akibat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan pembukaan lahan belum bisa dilakukan.
“Memang benar, dari target 3.000 hektar, ada sekitar 1.100 hektar yang belum terwujud. Tapi itu bukan gagal, melainkan belum terrealisasi saja. Anggarannya sudah ada dari APBN, Rp35 juta per hektar, dikerjakan langsung oleh kelompok tani atau Brigade Pangan. Kendalanya hanya alam yang belum bersahabat, debit air masih tinggi,” tegas Deddy.
Deddy juga meluruskan pemahaman masyarakat mengenai ruang lingkup tugas program cetak sawah. Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar membuat tanggul atau saluran air, karena hal tersebut merupakan wewenang Dinas PUPR. Tugas utama Dinas Pertanian adalah tata kelola air dan bagaimana cara menanam agar lahan menjadi produktif.
“Cetak sawah itu bukan bikin tanggul. Kalau bikin tanggul itu ranah PUPR. Urusan kami adalah sumber daya air dan tata kelolanya. Di sini kami membangun sistem agar saat debit air tinggi, air bisa dibuang, dan saat kekeringan, air bisa dialirkan ke sawah. Di Ogan Ilir ada 30 ribu hektar lahan sawah, saat ini hanya bisa ditanam satu kali setahun. Jika sistem tata kelola air ini berjalan baik, bisa ditanam dua kali setahun, dan produksi pangan pasti akan melonjak,” tambahnya.
Belum Bisa Meniru Keberhasilan Swasta/Petani
Menanggapi perbandingan keberhasilan pembukaan lahan oleh pihak swasta atau perorangan (seperti yang dikenal dengan istilah “Buyung”) dibandingkan program pemerintah, Deddy mengakui masih ada perbedaan kinerja. Salah satu penyebabnya adalah tim pelaksana dinilai belum memahami petunjuk teknis (Juknis) secara mendalam.
“Buyung sudah bergerak bertahun-tahun, sedangkan kita baru berjalan satu tahun lalu langsung dituntut sukses. Itu tidak mungkin. Selain itu, ada kendala pupuk Dolomit yang belum terdistribusi merata. Nanti pupuk itu akan kita pindahkan ke lokasi cetak sawah yang sudah siap tanam. Saat ini baru tahap satu dan baru beberapa titik yang terpasok, masih ada tahap kedua,” jelas Deddy.
Pandangan Berbeda dari Komisi II
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Ogan Ilir, Amir Hamza, di kofir pada tagal 12 Mei 2026 yanglalu memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, data yang diterima dari pemerintah pusat menyebutkan program cetak sawah sudah selesai dan siap pakai, namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Jika di versi Dinas Pertanian disebut “belum terrealisasi”, di pandangan Komisi II kondisi tersebut masuk dalam kategori kegagalan program.
Hingga berita ini diturunkan, nasib 1.100 hektar lahan yang belum tergarap tersebut masih menjadi tanda tanya besar di masyarakat: Apakah akan segera direalisasikan atau tertunda hingga waktu yang tidak ditentukan?
(Junaidi)
