mediasumatera.id – Bulan Agustus yang bagi bangsa Indonesia merupakan bulan kemerdekaan, dan tahun 2025 kita peringati perayaan HUT RI Ke – 80. Menjadi hal paradoks karena disisi lain rakyat belum merasakan merdeka dalam menyuarakan aspirasi. Demontrasi yang terjadi di mana-mana seperti kota Makasar, Solo, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Palembang, Medan, Jakarta dan kota kota lainnya. Demontrasi bukan sekedar ekspresi kebebasan berpendapat, lebih dalam merupakan gejala kegagalan sistem aspirasi publik, apalagi diwarnai kekerasan dan ketidakadilan.
Peristiwa kerusuhan yang terjadi serempak di beberapa kota adalah pengingat keras bagi kita semua, terutama para elite bangsa, bahwa komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi. Komunikasi adalah alat untuk membangun kepercayaan, merajut empati, dan meredam amarah. Sayangnya, belakangan ini, kita melihat komunikasi yang gagal dari berbagai pihak.
Pada hakikatnya, kerusuhan ini adalah luapan emosi kolektif. Rakyat merasa suaranya tidak didengar, kebijakan yang dibuat terasa jauh dari realitas kehidupan sehari-hari, dan janji-janji politik hanyalah kata-kata hampa. Ketidakpercayaan ini semakin diperparah oleh sikap dan tindakan para elit politik, legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang seringkali terkesan arogan atau acuh tak acuh. Mereka berkomunikasi dengan bahasa kekuasaan, bukan bahasa empati. Etika berkomunikasi menuntut para pemimpin untuk tidak hanya berbicara tetapi juga mendengarkan dengan tulus. Mendengarkan keluhan, aspirasi, dan kritik dari rakyat bukanlah tanda kelemahan, melainkan wujud tanggung jawab dan kepemimpinan yang matang.
Bagi para elite politik, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, kerusuhan ini seharusnya menjadi cermin. Komunikasi yang selama ini dibangun sering kali terasa satu arah, jauh dari dialog yang tulus. Pernyataan yang dikeluarkan terkesan defensif, alih-alih merespons dengan bijak. Tindakan aparat yang terkadang dianggap melampaui batas menambah bara api, menciptakan jurang yang semakin dalam antara rakyat dan penguasa. Etika berkomunikasi menuntut para pemimpin untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Mendengarkan jeritan hati rakyat, bukan hanya suara-suara yang mendukung.
Ini adalah momen bagi para pemimpin untuk menunjukkan kerendahan hati. Mengakui bahwa ada kekeliruan, meminta maaf atas kegagalan dalam memahami dan merespons keresahan publik, adalah langkah pertama yang krusial. Permintaan maaf bukanlah tanda kelemahan, melainkan wujud kekuatan moral. Setelah itu, harus ada tindak lanjut nyata: berbenah dan memperbaiki kebijakan yang menjadi pemicu kemarahan rakyat.
Di sisi lain, rakyat juga memiliki etika berkomunikasi. Luapan emosi adalah hal manusiawi, tetapi mengubahnya menjadi kekerasan, penjarahan, dan perusakan tidak akan menyelesaikan masalah. Kerusuhan hanya akan merugikan kita semua. Ini adalah saatnya bagi kita untuk kembali ke jalan damai. Memperjuangkan keadilan tidak harus dengan melukai sesama. Menggunakan ruang-ruang publik yang ada, baik luring maupun daring, untuk menyuarakan aspirasi dengan cara yang konstruktif adalah pilihan yang lebih beradab.
Mari jauhkan diri dari kebencian dan kekerasan. Jangan biarkan provokator memecah belah persatuan. Indonesia adalah rumah bersama, bukan medan pertempuran. Persaudaraan dan saling menghargai harus menjadi fondasi utama. Jika para elite mau berbenah, dan rakyat mau berjuang dengan cara damai, maka kerusuhan yang terjadi ini bisa menjadi titik balik untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
Dengan berkomunikasi secara etis—dengan kejujuran, empati, dan akuntabilitas—kita bisa menciptakan dialog yang bermakna. Dialog yang tidak hanya meredakan amarah, tetapi juga membuka jalan menuju solusi yang adil. Hanya dengan begitu, kedamaian di bumi Indonesia bisa terwujud, menjadikan bangsa ini sejahtera, rukun, dan penuh harapan, serta menjadi rumah yang adil dan makmur bagi seluruh anak bangsa.
Kegagalan ini juga terlihat dari respons aparat keamanan di lapangan. Meskipun tugas mereka adalah menjaga ketertiban, penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat memicu kemarahan yang lebih besar. Komunikasi yang efektif antara aparat dan masyarakat sangat penting—bukan melalui pentungan, tetapi melalui dialog yang membangun rasa aman, bukan ketakutan. Kerusuhan yang terjadi menunjukkan bahwa ada jurang besar antara aparat dan rakyat, dan komunikasi yang salah adalah penyebab utamanya.
Jalan Pulang Menuju Rekonsiliasi
Untuk meredam situasi dan mencegah kerusuhan susulan, semua pihak harus mengambil langkah mundur dan merenungkan peran mereka dalam menciptakan kekacauan ini.
- Kerendahan Hati dan Permintaan Maaf dari Para Pemimpin. Para elit harus berani mengakui kesalahan dan kegagalan mereka. Meminta maaf bukan berarti kalah, melainkan menunjukkan kekuatan moral dan keinginan untuk berbenah. Permintaan maaf yang tulus dan disertai tindakan nyata—seperti meninjau ulang kebijakan yang bermasalah dan mengusut tuntas oknum aparat yang bertindak melampaui batas—akan mengembalikan sedikit demi sedikit kepercayaan publik.
- Membangun Jembatan Dialog yang Nyata. Komunikasi tidak boleh lagi hanya menjadi alat untuk menyampaikan perintah, tetapi harus menjadi sarana untuk berdialog. Pemerintah perlu membuka ruang-ruang dialog yang inklusif, di mana aspirasi masyarakat, termasuk yang paling kritis, dapat disampaikan tanpa rasa takut. Media juga memiliki peran besar dalam memfasilitasi dialog ini, menyajikan informasi yang berimbang, dan tidak memperkeruh suasana dengan berita provokatif.
- Etika dalam Menyampaikan Aspirasi. Di sisi lain, masyarakat juga harus menyadari bahwa perjuangan untuk keadilan tidak harus diiringi dengan kekerasan dan perusakan. Amuk massa, penjarahan, dan vandalisme hanya akan merugikan kita semua, merusak fasilitas publik yang dibangun dari pajak rakyat, dan mencoreng citra perjuangan yang sah. Etika berkomunikasi bagi rakyat adalah menyampaikan aspirasi dengan cara yang konstruktif dan damai. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat, mengadakan demonstrasi yang terorganisir, dan berpartisipasi dalam dialog publik adalah jalan yang lebih efektif dan beradab. Jauhkan diri dari kebencian dan perpecahan yang seringkali disuntikkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Membangun Rumah Bersama yang Damai
Kerusuhan ini adalah panggilan bagi kita semua untuk kembali ke jati diri bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan persaudaraan. Indonesia adalah rumah bagi semua anak bangsa, di mana keadilan dan kemakmuran adalah tujuan bersama. Etika berkomunikasi yang jujur, penuh empati, dan bertanggung jawab adalah kunci untuk mewujudkan rumah yang damai ini.
Mari kita hentikan siklus amarah dan kekerasan. Para pemimpin harus berbenah, memperbaiki kebijakan, dan mendengarkan rakyat dengan hati. Rakyat harus bersatu, menolak kekerasan, dan memilih jalan damai dalam memperjuangkan hak-haknya. Dengan demikian, kita bisa merajut kembali tali persaudaraan yang sempat koyak, menuju Indonesia yang adil, makmur, dan menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh rakyatnya.
