oleh

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Sidang Lapangan Terkait Gugatan Izin Bakal Kantor Gubernur Sumsel

Oleh : | Editor : Junaidi Hutauruk
Dibaca :300 kali dibaca | Durasi baca : 2 Menit

Kami akan menghadirkan saksi ahli pada sidang Selasa nanti, karena tergugat pada perinsipnya memakai undang undang yang sudah tidak berlalu dicabut oleh omnibuslow berlaku sejak november 2020 pada mereka merujuk undang undang 32 tahun 2009

MEDIASUMATERA.ID-SUMSEL : Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN ) Palembang melaksanakan sidang lapangan permasalahan Perizinan timbunan rencana pembangunan kantor Gubernur Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang,Jumaat (23/07/21)

Sidang lapangan PTUN ini di Pimpinan langsung oleh Muhammad Yunus pimpinan sidang, Sahibur Rasyid anggota, Isnaini panitera Sarjono juru sita, hadir dalam sidang kedua Kuasa Hukum tergugat dan pengggugat Andreas OP di saksikan oleh Lurah keramasan Nazarudin SH, Kapolsek Kertapati Iptu Irwan Sidik.

Muhammad Yunus pimpinan sidang mengatakan, sidang lapangan Intinya untuk melihat secara langsung lahan yang diatasnya terbit perizinan lingkungan, yang di gugat oleh Andreas OP, Ismail, dan perkumulan Sumsel Budget center kita melihat kondisinya.

Ada beberapa dalil yang di sebutkan dalam gugatanya menyebutkan adanya terjadi pencemaran lingkunganan secara spesifiknya terjadi Rona perubahan lingkungan, dari Ini lah kami melaksanakan sidang lapangan untuk melihat secara langsung.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Sidang Lapangan Terkait Gugatan Izin Bakal Kantor Gubernur Sumsel

Sidang dalam pengadilan ada 2 macam ada sidang Icot ada sidang Manual, kalau Icot itu gugatan jawaban replik duplik dan sidang lapangan ini adalah manual untuk pembuktian sidang kedepannya tinggal 1 bulan lagi Sampai saat Ini untuk semua bukti di ajukan sama berimbang.

Di tanya dampak dari penimbunan bakal kantor Gubernur Sumsel ini, lurah keramasan Nazarudin SH., mengatakan, bahwa pernah masyarakat mengeluhkan pada saat penimbunan terjadi pengkeruhan air sungai akan tetapi sekarang sudah kembali normal, dan untuk keluhan RT/RW yang ada di tempat penimbunan belum saya ketahui peruntukan wilayah ini dulunya untuk apa akan tetapi saya di berikan informasi untuk kantor Gubernur Sumsel. ungkapnya.

Baca Juga :  Ciptakan Hidup Warga Lebih Baik, Satgas TMMD 111 Kodim 0204/DS Rehab 6 Rumah

Kuasa Hukum tergugat dan interpensi dari Pemerintah Provinsi Sumsel tidak mau memberikan keterangan.

Sementara pihak pengggugat dari Team Komite Aksi Peduli Lingkungan (KAPL) Andreas OP di dampingi Kuasa Hukum Turiman SH., dan Yulisman SH., di tempat terpisah menyampaikan telah menyaksikan sidang lapangan secara langsung.

Kami sayangkan pada sidang lapangan ini para principal tergugat PTSP kota Palembang dan principal interpensi Gubernur Sumatera Selatan tidak hadir dalam sidang lapangan tersebut, kami sangat kecewa.

Dalam sidang lapangan ini untuk pembuktian bahwa lahan tersebut telah berubah dari keadaan sebelum nya atau sudah di timbun,dapat kita lihat langsung bahwa tidak terlihat lagi sudah tertimbun seperti kuburan sudah tertimbun semua rawa rawa keadaan sebelum nya.

Kami pertegaskan kenapa pengambilan sample Pengajuan Perizinan di ambil dari tempat lain sungai musi padahal dekat tempat Penimbunan ada sungai pedada,dalam hal ini kami sampaikan kepada masyarakat bahwa di lokasi objek Izin yang kita inginkan sesuai perda kota Palembang tentang tata ruang daerah rawa Kondisinya izin terbit sesudah ditimbun sejak oktober 2020.

Jadi objek yang tempat sidang lapangan ini kita dalil kan adalah perda rawa sebagaima dalam perda kota Palembang dan kita saksikan di sini sudah menjadi catatan bahwa telah dalilkan terjadi kerusakan ekosistem rawa dan seluruh Flora dan fauna yang ada dan bergantung pada ekosistem alam,para pengggugat secara langsung berhak secara konstitusional pengugat berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan layak secara potensial dari daerah respan Air seluas 40 ha di timbun 32 ha Ini berpotensi terjadi Banjir.ungkapnya.

Kami akan menghadirkan saksi ahli pada sidang Selasa nanti, karena tergugat pada perinsipnya memakai undang undang yang sudah tidak berlalu dicabut oleh omnibuslow berlaku sejak november 2020 pada mereka merujuk undang undang 32 tahun 2009

Baca Juga :  Crisis Centre Keuskupan Agung Palembang Lakukan Vaksinasi

Dan juga merupakan PP 27 tahun 2012 Tentang izin lingkungan itu sudah di cabut oleh PP 22 tahun 2021 sudah kalau mereka merujuk undang undang yang sudah tidak berlalu Intinya izin itu tidak pernah ada. Pungkasnya. (Red).

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

News Feed