Sabtu, 24 Februari 2024

Tokoh Agama Forum Peduli Indonesia Damai Sampaikan “Seruan Indonesia Damai”

Tokoh Agama Forum Peduli Indonesia Damai Sampaikan “Seruan Indonesia Damai”

Jakarta, mediasumatera.id – Pada Selasa (06/11/2023) di Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta., beberapa tokoh agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai, masing-masing mewakili agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, dan Protestan serta Spiritual Nusantara – sebuah aliran kepercayaan, meminta seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan bangsa untuk tetap menjaga persatuan, khususnya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun depan.

Pertemuan para tokoh Forum Peduli Damai dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsyudi Syuhud, mereka – Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo(KWI); Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom; Sekretaris Umum Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin (mewakili Abdul Mu’ti); Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Wisnu Bawa Tenaya; Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Philip K. Widjaja; Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Budi Santoso Tanuwibowo; dan Wali Spiritualitas Nusantara, Sri Eko Sriyanto Galgendu – menandatangani dan membacakan secara bergantian “Seruan Indonesia Damai”.

Tokoh Agama Forum Peduli Indonesia Damai Sampaikan “Seruan Indonesia Damai”

Himbauan Seruan Damai Indonesia ini dilontarkan atas keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Hal tersebut mengacu pada fenomena politik nasional yang berpotensi menimbulkan kehancuran dan kerugian bagi bangsa dan masa depan demokrasi Indonesia. Forum Peduli Indonesia Damai mengajak seluruh warga negara dan seluruh pemangku kepentingan tanah air untuk turut serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, serta mengutamakan kepentingan individu, kelompok, organisasi, dan partai politik, serta menyerukan Pancasila, Binneka. Tungal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan konsensus nasional berdasarkan UUD 1945 harus diperkuat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, saya minta tegas kembali. Menjamin terselenggaranya pemilu secara tepat waktu, aman, damai, jujur, adil, bebas, rahasia, transparan, dan bermartabat, serta menjamin netralitas penyelenggara pemilu, netralitas lembaga negara, dan netralitas desa/kelurahan. Itu lembaga yang memutuskan penyelenggaraan pemilu presiden/wakil presiden dan parlemen, lanjut mereka.

Baca Juga :  Pj Gubernur Suganda Sambut Kedatangan Kapolda Babel Irjen Pol Tornagogo Sihombing

Menurut mereka, menjaga dan mencapai stabilitas nasional, stabilitas politik, dan stabilitas keamanan nasional. Menghentikan, menggagalkan dan menghindari berbagai upaya saling adu domba dan menyebarkan berita bohong yang dapat memecah belah negara. Dan aktivitas serta skenario konflik sosial dan politik yang dapat mengarah pada situasi destruktif dan kacau harus dihentikan. “Kita akan membangun kesiapsiagaan masyarakat untuk mengenali kemungkinan terjadinya berbagai gejolak politik dan berbagai ancaman, tantangan, ketidakamanan, dan hambatan keamanan yang membahayakan dan melemahkan kepentingan nasional kita. ” Ia juga menyerukan pemulihan keadilan masyarakat, pemberantasan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme di lembaga penegak hukum, serta pengawasan terhadap berbagai upaya penegakan hukum sesuai dengan amanat perundang-undangan dan hati nurani rakyat.

“Dorongan untuk melaksanakan ‘rekonsiliasi nasional’ dan pemulihan hubungan antara para pemimpin nasional, agama, dan politik untuk menyelamatkan semangat bangsa dan demokrasi etis serta lebih serius dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas mereka. Mereka lebih lanjut menyerukan kepada seluruh warga negara untuk berdoa dan mengerahkan kekuatan spiritual demi keamanan nasional dan negara. “Menghimbau seluruh umat beragama, bermasyarakat, dan adat di seluruh Indonesia untuk mendekatkan barisan secara terpadu dan berkesinambungan, memperkuat dan memperkuat solidaritas sosial dan nasional sebagai gerakan perdamaian Indonesia di semua tingkatan,” kata mereka.

Dalam konteks ini, Kardinal Suharyo menekankan pada Trias Politika. Merujuk pada poin 7 “Seruan Indonesia Damai” tentang kehidupan demokrasi yang beretika, ia mengatakan: “Saya memikirkan hal-hal di luar pemilu mendatang. Jadi kita tidak hanya memikirkan pemilu saja, tapi juga di mana posisi negara kita. lebih dari itu. Sejauh yang saya bisa amati, pelajari dan pahami, kita ingin tumbuh menjadi bangsa yang masyarakatnya semakin beradab.” “Nah, tiga pilar kesopanan masyarakat itu adalah negara, pasar, dan warga negara. Tentu saja ceritanya bisa panjang. Namun yang terpenting, ketiga pilar tersebut harus menjalankan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan prinsip dasar moralitas. Tanpa moralitas, negara ini akan hancur.”

Baca Juga :  Anggota DPR RI Dorong RDPU ke-2 dengan PT Amman Mineral

Ia mengaku sangat sedih saat membaca surat kabar terkemuka yang mengubah Trias Politica menjadi Trias Corruptica karena tiga pilar yang seharusnya memperjuangkan kepentingan bersama seolah gagal. “Korupsinya banyak di tiga lembaga: eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mengerikan. Bisa dibilang bercanda, ada plesetannya. Tapi miris banget buat saya,” ujarnya. Dunia usaha pun demikian. Ia menegaskan, negara tidak bisa lepas dari bisnis. Namun, negara harus membuat regulasi yang baik agar bisnis berjalan dalam semangat keadilan. – Begitu pula dengan bisnis. penduduk. Anggota masyarakat hidup bersama berdasarkan rasa saling percaya. Dan rasa saling percaya membangun masyarakat dasar menjadi masyarakat persaudaraan yang harmonis. “Masyarakat yang bermoral dan beretika berarti menerima konsensus dalam masyarakat dan melaksanakannya,” ujarnya. “Itu juga agak jauh dari kenyataan. Lihat saja jalan antara Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Hal ini menunjukkan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Pengguna pengangkutan harus menerima dan menerapkan persetujuan yang mengatur pengangkutan. “Tetapi karena kesadaran ini belum ada, artinya dalam istilah besar moralitas sosial belum berkembang, maka terjadilah berbagai macam kecelakaan.” Kardinal Suharyo berharap ketiga pilar tersebut benar-benar dipaksakan untuk mengembangkan moralitas sosial dan tanggung jawab sosial di setiap institusi. Jadi bukan hanya soal negaranya saja, tapi juga pasarnya, soal warganya, tutupnya.

Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Philip K. Widjaja memimpikan pilihan yang berkualitas. “Saya berharap melalui pemilu ini akan terwujud demokrasi yang substantif, tidak hanya secara prosedural, mekanis. Namun tetap tercermin nilai-nilai demokrasi antara lain keadilan bagi semua, kejujuran, transparansi, dan kesetaraan.” mereka. kami sebagai masyarakat Indonesia sangat memahami hal itu,” ujarnya. Ia juga menekankan persatuan dan persaudaraan di antara perbedaan. “Sebagai warga negara, persaudaraan di atas segalanya. Soal kepentingan politik, soal kepentingan sektoral, namun kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu di tengah perbedaan pemilu ini. Saya yakin hanya dengan cara itulah kita bisa menjalani pemilu dengan aman dan damai. Dan ini adalah keinginan bersama kita semua. Indonesia akan damai pada pemilu 2024, ujarnya.

Baca Juga :  Williem Wandik Lantik DPD GAMKI Provinsi Sumut Masa Bakti 2021-2024