Opini  

Pangan Tersedia PHK Meningkat : Menunggu Prioritas Kabinet Merah Putih

Pangan Tersedia PHK Meningkat : Menunggu Prioritas Kabinet Merah Putih

Oleh : Vandrico Willyam Stanley Dale

Pengurus Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Presidium Sosmas Hankam

 

mediasumatera.id – Dalam beberapa tahun terakhir, isu ketahanan pangan semakin menjadi perhatian, terutama di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik yang berimbas pada rantai pasokan pangan dunia. Ketahanan pangan bukan hanya tentang cukup atau tidaknya makanan di meja makan kita, tetapi mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk berdiri di atas kaki sendiri.

 

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah saat ini mencapai angka tertinggi dalam sejarah Indonesia. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan stok beras di gudang Bulog mencapai 3,5 juta ton dalam periode Januari–Mei 2025. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi pada triwulan I-2025 tumbuh sebesar 51,45 persen, dan diperkirakan produksi beras nasional akan mencapai 18,76 juta ton hingga akhir Juni 2025. Presiden Prabowo optimistis bahwa Indonesia tidak perlu mengimpor beras pada tahun 2025. Beliau menyatakan keyakinannya bahwa produksi pangan nasional yang meningkat akan mencukupi kebutuhan dalam negeri.

 

Melihat sektor pertanian mencatat pencapaian signifikan dengan peningkatan produksi dan stok beras nasional, Stanley dale yang merupakan kader Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Presidium Sosial Masyarakat, Pertahanan & Keamanan menilai pencapaian pemerintah di sektor pertanian perlu diapresiasi tetapi perlu kita sadari dan pahami situasi ekonomi Indonesia saat ini  menunjukkan dinamika yang penuh ketidakpastian. Sektor industri nasional menghadapi tantangan serius dengan meningkatnya gelombang angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh beberapa perusahaan didalam negeri. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa jumlah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia per 1 Mei 2025 mencapai 24.036 orang. Data ini disampaikan oleh menteri ketenagakerjaan Prof. Yassierli dalam rapat dengar pendapat bersama komisi IX DPR RI, 5 Mei 2025 di Jakarta.

Baca Juga :  BERHARAP PRABOWO MENJADI BAPAK PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

 

Dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak hanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas negara. “Ketidakstabilan sosial akibat ketimpangan dan pengangguran dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas Negara seperti unjuk rasa, kerusuhan, kriminalitas, kelompok radikal dan lain sebagainya.

 

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apa prioritas ekonomi pemerintah ke depan? Ketersediaan pangan memang penting, namun bila daya beli masyarakat menurun akibat kehilangan pekerjaan, stabilitas pangan pun tak menjamin kesejahteraan. Maka, penting bagi Kabinet Merah Putih untuk tidak sekadar menjaga suplai, tetapi juga menjamin distribusi yang adil dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pokok. Lebih dari itu, pemerintah baru harus mampu mendorong industri padat karya dan sektor UMKM sebagai penopang utama penyerapan tenaga kerja.

 

Sebagai bagian dari elemen intelektual bangsa, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menaruh harapan besar terhadap pemerintahan. ISKA berharap agar Kabinet Merah Putih mengedepankan keberpihakan pada rakyat kecil, menjaga nilai keadilan sosial, serta mengutamakan pembangunan manusia seutuhnya. Ketika angka PHK meningkat, bukan hanya ekonomi yang terganggu, tetapi harkat dan martabat manusia pun ikut terancam.

 

ISKA mendorong agar kebijakan pemerintah ke depan tidak terjebak pada narasi makroekonomi semata, tetapi hadir secara konkret dalam kehidupan rakyat. Program pelatihan kerja, insentif kewirausahaan, serta perlindungan sosial yang menyentuh langsung masyarakat bawah harus menjadi bagian integral dari roadmap pembangunan nasional. Pemerintah perlu mendengar suara masyarakat sipil, termasuk organisasi keagamaan dan profesi, dalam merancang arah kebijakan nasional.

 

Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar stabilitas. Ia membutuhkan keberanian moral, kepemimpinan yang berintegritas, dan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. ISKA siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintahan Kabinet Merah Putih demi Indonesia yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Baca Juga :  DI BALIK BUKU DEMOKRASI DENGAN REKOR TERBANYAK 221 PENULIS