Palembang, – Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke sistem pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan memantik polemik publik. Di tengah derasnya penolakan, suara dukungan justru datang dari Pengamat Politik senior Sumatera Selatan, Bagindo Togar Butarbutar.
Bagindo menilai, Pilkada langsung yang selama ini diagungkan sebagai simbol demokrasi justru menyisakan lebih banyak masalah ketimbang manfaat. Sorotan utamanya tertuju pada membengkaknya biaya politik dan menjamurnya industri pendukung elektoral yang dinilainya murni berorientasi bisnis.
“Pilkada dipilih DPRD adalah pilihan paling tepat, bijak, dan rasional untuk kondisi saat ini. Kenapa banyak yang berteriak menolak? Karena Pilkada langsung melanggengkan tim sukses dan lembaga survei untuk mencari cuan,” tegas Bagindo.
Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) ini menyebut Pilkada langsung telah berubah menjadi “ladang basah” bagi konsultan politik dan lembaga survei. Menurutnya, demokrasi yang seharusnya menjadi ruang kedaulatan rakyat justru direduksi menjadi pertarungan angka elektabilitas yang bisa dibeli dengan harga miliaran rupiah.
“Kalau Pilkada dikembalikan ke DPRD, lembaga survei otomatis kehilangan lapak. Mereka tak bisa lagi menjual jasa survei elektabilitas atau paket pemenangan mahal. Maka wajar jika mereka paling keras menolak, sambil berlindung di balik isu kemunduran demokrasi. Padahal intinya bisnis mereka yang terancam,” ujarnya tajam.
Bagindo juga mengingatkan bahwa demokrasi perwakilan sejatinya memiliki landasan ideologis yang kuat dalam Sila ke-4 Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Ia menilai, Pilkada langsung justru melahirkan demokrasi transaksional yang primitif dan brutal di tingkat akar rumput.
“Yang terjadi hari ini adalah demokrasi uang. Transaksi politik merajalela, konflik horizontal mudah meledak, dan rakyat hanya jadi objek mobilisasi,” katanya.
Dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD, Bagindo meyakini biaya politik dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, potensi konflik sosial bisa diredam, dan kepala daerah terpilih dapat bekerja lebih fokus tanpa dibebani utang budi kepada sponsor politik maupun tekanan untuk mengembalikan modal kampanye yang terkuras untuk biaya perahu, kampanye, operasional, tim sukses, hingga instrumen survei.
“Pemimpin daerah harusnya sibuk melayani rakyat, bukan pusing menutup ongkos politik,” pungkasnya.
