Selasa, 23 Juli 2024

PMPHI Gelar Diskusi Bersama Anak Sumut, Tolak Pemberian 1 Juta Hektare Lahan untuk Warga Negara China

PMPHI Gelar Diskusi Bersama Anak Sumut, Tolak Pemberian 1 Juta Hektare Lahan untuk Warga Negara China

Medan, mediasumatera.id – Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan statemen yang dibuat pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut bahwa Indonesia akan menggandeng China untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan lahan persawahan seluas 1 juta hektare.

“Selanjutnya PMPHI akan mengajukan keberatan kepada Pemerintah RI agar meninjau kembali statemen yang sudah dibuat dengan Pemerintah China tersebut,” ujar Gandi Parapat di sela Diskusi PPMHI Bersama Anak Sumut di Cafe Namira Jalan Sempurna Medan, Senin (6/5/2024) menyikapi pemberian 1 juta hektare lahan pertanian kepada warga negara China.

Dalam diskusi tersebut tidak hanya PMPHI Sumut yang menolak, namun kalangan dosen Prof Dr Togu Harlen Lumbanraja, Haris Dermawan, Dr Ali Batubara, mantan Kepala Ombusmen RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Roder Nababan selaku LBH Sekolah di Jakarta, Alexander Fasha warga Medan, Suwandi, HD Melva, politisi Maju Manalu dan kalangan pers lainnya juga menyatakan ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah yang mengandeng Pemerintah China tersebut.

Gandi Parapat lebih jauh mempertanyakan upaya Pemerintah RI dengan mendatangkan warga China yang katanya akan mentrasfer teknologi persawahan padi kepada Indonesia untuk proyek pertanian yang akan dikerjakan mulai Oktober 2024 mendatang.

“Apakah dengan mendatangkan warga negara China yang akan memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Tentunya pemerintah tidak harus mempercayakan sepenuhnya. Karena kalau hanya untuk mengurusi lahan persawahan, rakyat Indonesia adalah ahlinya,” sebut Gandi seraya menambahkan bahwa untuk mengerjakan lahan persawahan yang 1 satu juta hektate tersebut memerlukan ribuan warga dan tidak seperti mengerjakan produksi sendok garpu.

Baca Juga :  Kapolda Sumut Bersama Forkopimda Sambut Pangdam Baru Di Bandara KNIA

Dalam kesempatan itu Gandi juga mempertanyakan kecintaan Pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya, dengan memilih mendatangkan warga negara China.

“Untuk itu, saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat Sumut agar bersama-sama menyuarakan keberatan dan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut,” ajak Gandi.

Senada juga dikemukakan Abyadi Siregar mantan Kepala Ombusmen RI Perwakilan Sumut. Menurut dia, dengan kerjasama yang sudah dibahas Pemerintah RI-China dalam pertemuan resmi tersebut akan membuat kekhawatiran serta kebingungan rakyat Indonesia.

“Dengan munculnya kerjasama yang sudah terjalin tersebut, akan membuat sistem pemerintahan kita semakin gawat. Bahkan negara Indonesia telah dipecundangi Pemerintah China andai kerjasama ini benar-benar terealisasi. Untuk itu, mari kita satu suara untuk menentang kebijakan pemerintah tersebut,” tegas Abyadi.

Sementara, Alexander Fasha salah seorang warga Medan mengharapkan Pemerintah RI harus memiliki sikap tegas dengan adanya kerjasama pemberian 1 juta hektare lahan persawahan tersebut kepada warga negara China.

Dia juga menghawatirkan kerjasama yang dibangun tersebut juga akan terkait dengan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

“Bila hal itu benar, siap-siaplah warga negara Indonesia akan menjadi penonton di rumahnya sendiri,” papar Alexander.

Sebelumnya, para peserta diakusi juga telah mengawali acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta dipimpin oleh Prof Dr Togu Harlen Lumbanraja