Demo DPR, Luka Demokrasi, dan Demokrasi yang Humanis
Dr. Heri Setiawan, S.T., M.T., IPM.
Dosen Prodi Teknik Industri & Direktur Innovation System Center (ISC)
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Katolik Musi Charitas
mediasumatera.id – Fenomena demonstrasi di depan Gedung DPR RI di saat baru saja pada tanggal 17 Agustus
2025 berlalu diperingati HUT RI ke-80 mencerminkan adanya krisis sistemik dalam tata
kelola aspirasi publik di Indonesia. Dalam perspektif keilmuan Teknik Industri, demonstrasi
dapat dipandang sebagai indikator kegagalan sistem yang melibatkan integrasi manusia,
material, mesin, energi, dan informasi. Artikel ini menawarkan kerangka solusi berbasis
leadership role, innovative problem solver for sustainability, dan improvement system specialist.
Melalui pendekatan human-centric design, participatory design, value-based engineering, dan
teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), sistem demokrasi Indonesia dapat berevolusi
menuju “Democracy 5.0” yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
Tahun 2025 menandai 80 tahun Indonesia merdeka. Sebuah capaian
historis yang menegaskan perjalanan panjang bangsa dalam menjaga kedaulatan dan
pembangunan. Namun, di tengah perayaan kemerdekaan, masyarakat disuguhi
pemandangan demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI. Fenomena ini seolah
menjadi paradoks: di satu sisi kita merayakan kemerdekaan, di sisi lain rakyat/publik
merasa belum merdeka dalam menyuarakan aspirasi. Peringatan HUT RI ke-80
Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju belum usai. Dimana-mana orang
merayakan dengan pekik Merdeka. Rangkaian kegiatannya pun belum usai. Lomba-
lomba masih banyak diagendakan. Apakah arti teriak Merdeka di era perjuangan vs era
sekarang ini sama?.
Demonstrasi bukan sekadar ekspresi kebebasan berpendapat. Lebih dalam, ia
merupakan gejala kegagalan sistem aspirasi publik. Layaknya sebuah lini produksi, jika
input (aspirasi rakyat) tidak terserap dengan baik, proses (perumusan kebijakan)
tidak efisien, dan output (regulasi) tidak sesuai kebutuhan, maka “produk” tersebut
akan ditolak konsumen, dalam hal ini rakyat melalui demonstrasi.
Fenomena Demo DPR, Luka Demokrasi, dan Demokrasi yang Humanis
Demokrasi di Indonesia masih sering diwarnai kekerasan dan ketidakadilan.
Insiden seorang pekerja ojol yang meninggal karena situasi politik jelas merupakan
bentuk ketidakadilan struktural. Tersimpan makna simbolis tentang rapuhnya
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), lemahnya etika politik dalam
penanganan aspirasi rakyat, dan krisis moral yang tengah kita hadapi sebagai bangsa.
Pertanyaan mendasar, sampai kapan kekerasan menjadi jawaban terhadap suara
rakyat yang turun ke jalan?.
Insiden ini menegaskan urgensi perubahan mendasar. Ada beberapa usulan
rekomendasi langkah yang perlu ditempuh, yaitu: (1) investigasi independen harus
segera dilakukan oleh lembaga HAM nasional dengan melibatkan masyarakat sipil,
bukan hanya aparat negara, (2) pertanggungjawaban moral DPR, (3) reformasi cara
negara menghadapi demonstrasi, (4) perlindungan pekerja informal, dan (5)
pendidikan etika politik. Indonesia tidak boleh membiarkan rakyat kecil menjadi
korban. Berdasarkan fenomena tersebut sebaiknya seluruh rakyat dan umat beragama.
untuk menahan diri dan tetap tenang serta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggungjawab. Sebagai umat beragama hendaknya tetap memegang teguh
nilai-nilai keagamaan dan kasih dalam menyampaikan aspirasi maupun pendapat di
muka umum/ruang publik baik secara langsung maupun secara dalam jaringan. Segala
bentuk penyampaian pendapat atau penyaluran kekecewaan yang dilakukan secara
anarkis hanya mencederai ajaran agama dan semangat persaudaraan yang rukun dan
damai. Oleh sebab itu, pelaku anarkis harus ditindak tegas. Demokrasi yang hidup
adalah yang manusiawi, berpihak pada yang lemah, dan menolak segala bentuk
kekerasan yang mencederai martabat manusia.
Demokrasi Sebagai Sistem Terintegrasi dalam Perspektif Keilmuan Teknik
Industri
Dalam kerangka keilmuan Teknik Industri, demokrasi dapat dipandang sebagai
sistem terintegrasi yang terdiri dari lima komponen utama: (1) manusia: rakyat,
pemerintah, DPR, aparat, (2) material: aspirasi publik, rancangan kebijakan, (3) mesin:
perangkat hukum, mekanisme regulasi, platform digital, (4) energi: komitmen politik,
anggaran, partisipasi sosial, dan (5) informasi: komunikasi, data publik, transparansi.
Fenomena demonstrasi menunjukkan adanya disfungsi pada satu atau lebih
komponen ini, terutama pada alur informasi dan integrasi aspirasi. Tiga hal keahlian
yang dapat disumbangkan oleh keilmuan Teknik Industri terhadap fenomena ini
adalah Leadership Role, Innovative Problem Solver for Sustainability, dan Improvement
System Specialist.
Leadership Role. Teknik Industri mengajarkan pemimpin sistem untuk melihat
gambaran besar sekaligus detail operasional. Dalam konteks demokrasi, DPR dan
pemerintah harus memimpin sistem aspirasi layaknya system leader, mengorkestrasi
aliran informasi, partisipasi, dan transparansi (Cambridge, 2023). Innovative Problem
Solver for Sustainability. Demonstrasi adalah bentuk waste dalam demokrasi. Seperti
halnya industri, root cause analysis diperlukan untuk menghapus akar masalah. Inovasi
berbasis teknologi seperti platform digital aspirasi real-time dapat menyalurkan suara
rakyat tanpa harus melalui jalanan (Kuhlmann et al., 2024). Improvement System
Specialist. Politik seharusnya menerapkan prinsip continuous improvement yang lazim
dalam dunia industri. Siklus Plan–Do–Check–Act (PDCA) dapat dijadikan model untuk
mengevaluasi kebijakan secara berkelanjutan (IEEE, 2024).
Solusi Sistemik: Menuju Democracy 5.0
Perayaan 80 tahun Indonesia merdeka bukan hanya seremoni, tetapi momen
reflektif untuk melakukan transformasi sistem demokrasi. Jika industri mampu
berevolusi ke Industry 5.0 yang menekankan kolaborasi manusia dan teknologi, maka
demokrasi Indonesia juga harus bertransformasi menuju Democracy 5.0, demokrasi
yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan keilmuan Teknik
Industri, kita tidak hanya memadamkan api demonstrasi, tetapi mendesain ulang
sistem aspirasi publik agar demokrasi Indonesia benar-benar sejalan dengan cita-cita
kemerdekaan: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Secara grand design salah satu alternatif solusi yang dapat ditawarkan adalah
sistemik menuju Democracy 5.0, yaitu: (1) Human-Centric & Participatory Design.
Mengadopsi prinsip Industry 5.0 yang menekankan pendekatan manusia-sentris.
Aspirasi publik harus diintegrasikan sejak tahap perumusan kebijakan, bukan hanya
setelah regulasi disahkan (Cambridge, 2023). (2) AI-Driven Public Feedback System.
Kecerdasan buatan dapat membantu mengelola aspirasi dalam skala besar. Namun,
penerapannya harus berbasis participatory AI design agar inklusif dan bebas bias (Stix et al., 2025). (3) Value-Based Engineering (VBE). Demokrasi perlu mengintegrasikan
nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari engineering
value requirements dalam desain sistem kebijakan (IEEE/ISO, 2024). (4) Audit
Kebijakan Publik. Layaknya quality control dalam industri, kebijakan publik harus
melalui audit dampak sosial sebelum disahkan. Hal ini mengurangi risiko penolakan
publik. Dan (5) Quadruple Helix Collaboration. Melibatkan akademisi, industri,
pemerintah, dan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan akan menciptakan
legitimasi sosial yang lebih kuat.
Seluruh pejabat negara dan pemerintahan agar menjadi teladan moral dan
panutan publik, dengan membangun komunikasi dan dialog yang penuh empati,
sensitif, partisipatif serta mengedepankan kebijaksanaan dalam setiap pernyataan
maupun tindakan. Di tengah tekanan hidup yang kian berat dari berbagai aspek,
masyarakat sangat membutuhkan kehadiran para pemimpin maupun pejabat yang
menenangkan, bukan yang memperuncing keadaan dengan berbagai tindakan dan
pernyataan yang kontraproduktif.
Penutup
Fenomena demonstrasi yang terjadi beberapa hari ini adalah alarm sistemik
yang menegaskan perlunya perbaikan berkelanjutan dalam sistem demokrasi
Indonesia. Pendekatan keilmuan Teknik Industri menawarkan solusi yang berorientasi
pada: Leadership role sebagai pengarah sistem, Innovative problem solver untuk
keberlanjutan, dan Improvement system specialist untuk evaluasi berkelanjutan.
Dengan rekayasa sistem (systems Engineering) berbasis manusia, teknologi, dan nilai,
Indonesia dapat memasuki era baru demokrasi yang lebih kokoh di usianya yang ke-
80.
Leadership role, Innovative problem solver untuk keberlanjutan, dan
Improvement system specialist untuk evaluasi berkelanjutan dengan rekayasa sistem
secara holistik (Setiawan, 2025) akan memberikan output kebaikan bersama.
Kebaikan bersama (bonum commune) adalah tujuan akhir dari hidup berbangsa, yang
hanya dapat terwujud melalui keadilan sosial, penghormatan HAM, serta solidaritas di
antara sesama. Kritik dan masukan yang disuarakan dalam aksi beberapa hari ini
adalah cermin kegelisahan masyarakat dalam menghadapi persoalan hidup nyata saat
ini yang dirasakan semakin jauh dari semangat dan cita-cita terwujudnya kebaikan
bersama tersebut. Mulai dari ketimpangan ekonomi, ketidakadilan hukum, kerusakan
lingkungan (sustainability), maraknya korupsi hingga aspirasi yang tak tersalurkan.
Bahwa setiap manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, sehingga martabat
manusia harus dihormati dan dilindungi dalam setiap situasi. Oleh karena itu, setiap
aksi ekspresi aspirasi berupa masukan dan kritik hendaknya ditanggapi secara tepat,
proporsional, serta jauh dari tindakan represif apalagi kekerasan yang menimbulkan
korban jiwa.
Dalam menghadapi perbedaan pendapat, jalan dialog dan rekonsiliasi adalah
pilihan yang lebih manusiawi dan beradab daripada kekerasan. Markirak (Mari Kita
Bergerak) seluruh elemen bangsa untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, baik
fisik maupun verbal, serta bersama-sama mengedepankan dialog yang damai, beradab,
dan bermartabat demi persatuan bangsa serta terjaganya martabat kemanusiaan. Mari
kembali ke spirit Dirgahayu RI ke-80: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia
Maju!.
